Kamis, 27 April 2017

Pemerintah Finalisasi Penetapan NIP 39.090 PTT Tenaga Kesehatan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melakukan finalisasi penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dari Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan dari Pegawai Tenaga Kontrak (PTT).

Sesuai Surat Kepala BKN Bima Haria Wibisana Nomor V-26-30/V.30-7/99 tertanggal 24 Februari 2017, finalisasi penetapan NIP CPNS bagi 39.090 Tenaga Kesehatan PTT tersebut dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah.

Waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Kepala BKN terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, yakni:

1. Apabila usul penetapan NIP disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN pada bulan Februari 2017, maka TMT (Terhitung Mulai Tanggal)-nya 1 Maret 2017;

2. Apabila usul penetapan NIP disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN pada bulan Maret 2017, maka TMT-nya 1 April 2017;

3. Apabila usul penetapan NIP disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN pada bulan April 2017, maka TMT-nya 1 Mei 2017.

Pemerintah memprioritaskan penyebaran Tenaga Kesehatan dari PTT ini untuk ditempatkan di Kota/Kabupaten.

Sebagai informasi, berikut daftar wilayah kerja masing-masing Kantor Regional BKN terkait beban penyelesaian penetapan NIP CPNS Tenaga Kesehatan PTT Tahun 2017 yang harus diselesaikan:

1. Kantor Regional I Yogyakarta, 33 Kota/Kabupaten, 4.502;

2. Kantor Regional II Surabaya, 36 Kota/Kabupaten, 2.673;

3. Kantor Regional III Bandung, 30 Kota/Kabupaten, 2.971;

4. Kantor Regional IV Makassar, 69 Kota/Kabupaten, 5.104;

5. Kantor Regional V DKI Jakarta 1 Provinsi & 28 Kota/Kabupaten, 2.589;

6. Kantor Regional VI Medan, 32 Kota/Kabupaten 5.138;

7. Kantor Regional VII Palembang 41 Kota/Kabupaten, 2.964;

8. Kantor Regional VIII Banjarmasin 36 Kota/Kabupaten, 1.064;

9. Kantor Regional IX Jayapura, 24 Kota/Kabupaten, 659;

10. Kantor Regional X Denpasar, 39 Kota/Kabupaten, 2.273;

11. Kantor Regional XI Manado, 31 Kota/Kabupaten, 1.220;

12. Kantor Regional XII Pekanbaru, 1 Provinsi & 38 Kota/Kabupaten, 3.197;

13. Kantor Regional XIII Aceh, 1 Provinsi & 23 Kota/Kabupaten, 4.201;

14. Kantor Regional XIV Manokwari, 12 Kota/Kabupaten, 535.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Jumat, 21 April 2017

Berkas 591 Bidan PTT Lulus CPNS Sudah Siap

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, dr Makhrozal kepada Serambi tadi malam menyebutkan, 591 bidan dan 25 dokter pegawai tidak tetap (PTT) yang lulus seleksi administrasi untuk pengangkatan CPNS, sudah siap. Berkas mereka sudah sepekan yang lalu diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Aceh Utara.

“Untuk proses selanjutnya, itu wewenang dari BPKSDM. Kita hanya membantu memfasilitasi, mengumpulkan berkas bidan dan dokter PTT. Setelah terkumpul semua persyaratannya, kemudian berkas tersebut kita serahkan,” kata Makhrozal.

Disebutkan, jumlah bidan dan dokter PTT yang mengikuti seleksi CPNS PNS pada akhir 2016 mencapai 653 orang. Dari jumlah itu 25 dokter, terdiri atas 13 dokter umum dan 12 dokter gigi.

“Bidan tak lulus tes administrasi 37 orang, karena usia mereka sudah melewati 35 tahun. Usia dalam seleksi kali ini ditetapkan sebagai syarat mutlak,” terangnya.

Setelah lulus seleksi administrasi, tahapan yang harus diikuti mereka adalah tes kesehatan di rumah sakit pemerintah yang meliputi tes narkoba dan kejiwaan. “Salah satu kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi bagi dokter adalah membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan di semua puskesmas dalam Kabupaten Aceh Utara,” kata Kadiskes Aceh Utara.

Begitu juga dengan bidan, sebut Makhrozal, harus bersedia ditempatkan di semua desa dalam Kabupaten Aceh Utara. Setelah lulus CPNS, minimal mereka bersedia mengabdi di Aceh Utara delapan tahun. “Karena kita sangat membutuhkan bidan yang tinggal di desa. Dari 852 desa di Aceh Utara, kita baru memiliki 626 bidan,” katanya.

Karena itu, diingatkan kepada para PTT, supaya tidak meminta pindah tugas setelah lulus jadi PNS. Sedangkan kebutuhan dokter untuk Aceh Utara mencapai 200 orang umum, karena idealnya satu dokter melayani 250 orang. Sementara Aceh Utara baru memiliki 56 dokter umum. Karena itu, Makhrozal mengharapkan, jika semua dokter lulus CPNS, maka akan dapat membantu puskesmas yang masih membutuhkan tambahan dokter.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.
Share:

Gaji Tunggu SK, Bidan PTT Diminta Tetap Kerja

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa gaji 118 bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Seluma yang sebelumnya dinyatakan lulus melalui seleksi di Kementerian Kesehatan masih menunggu SK. Sehingga seluruhnya tetap diminta kerja hingga keluarnya SK CPNS.

“Gaji mereka masih ditanggung kementerian terhitung hingga Maret. Selanjutnya menunggu SK,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma Khaidir Muktar diruang kerjanya Jumat (21/04/2017).

Kata dia, jika SK CPNS baru keluar hingga bulan Juli maka dipastikan tetap akan menerima gaji. Namun hal itu sesuai dengan laporan di BKD dan BKN.

“Berkas sudah lengkap datanya di BKD. Apakah gaji nanti dirapel atau tidak itu tergantung di BKD,”sambungnya.

Sebelumnya, sebanyak 119 bidan PTT mengikuti seleksi pengangkatan PNS yang di selenggarakan oleh kementerian kesehatan. Dari 119 seluruhnya dinyatakan lulus namun satu bidan PTT telah meninggal dunia.

Berita ini bersumber dari Kupas Bengkulu.
Share:

PTT Kemenkes Harus Di-PNS-kan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa semua Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang ada di Aceh seharusnya dapat diangkat menjadi CPNS Daerah oleh pemkab/pemko tempat mereka bertugas selama ini.

Pertimbangannya, pengangkatan PTT tersebut, yakni sudah lulus kembali dalam tes tahun 2016, tidak akan membebani keuangan daerah, karena penggajian mereka bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap tahun ditransfer oleh pemerintah pusat ke kabupaten/kota.

Penegasan itu disampaikan Kepala Kantor Regional (Kakanreg) XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banda Aceh, Makmur Ibrahim SH MHum kepada Serambi, Kamis (20/4), menanggapi banyaknya pertanyaan dan keluhan yang masuk ke pihaknya dari beberapa pemerintah kabupaten/kota dan sejumlah PTT Kemenkes yang ada di Aceh.

“Jadi, tidak pada tempatnya dan sangat tidak wajar bila alasan keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dikedepankan oleh sejumlah pemkab/pemko di Aceh untuk hanya mengangkat setengah, tidak mengangkat seluruh PTT Kemenkes yang ada di daerah tersebut,” ungkap Makmur didampingi Kabag TU Kanreg XIII BKN Banda Aceh, Usamah El-Madny.

Makmur juga meminta PTT Kemenkes yang ada di Aceh tidak risau oleh isu yang menyatakan sejumlah pemkab/pemko di Aceh tak akan mengangkat seluruh PTT Kemenkes yang ada karena keterbatasan APBK. “Sebab, dengan sumber dana penggajian yang demikian, tak ada alasan sama sekali bagi pemkab/pemko di Aceh untuk menghindari pengangkatan seluruh PTT Kemenkes yang ada di daerah masing-masing,” jelas Makmur.

Apalagi, tambahnya, seluruh PTT Kemenkes yang sudah lama mengabdi di Aceh adalah putra-putri Aceh. Dengan demikian, kata Makmur lagi, menjadi sangat tidak elok bila pemerintah pusat sudah memberi kemudahan, tapi pemkab/pemko justru tak memberi kemudahan dalam pengangkatan PTT Kemenkes menjadi CPNS Daerah.

Dijelaskan, berdasarkan Surat Deputi Menteri PAN & RB Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor B/2830/D.III.PAN-RB/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Jumlah Formasi CPNS Tahun 2016 bahwa pada tahun 2016 ditetapkan formasi PNSD dengan jumlah 63.995 orang.

Mereka diprioritaskan untuk memenuhi kekurangan pegawai tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan tenaga teknis yang terkait Nawacita.

Selanjutnya, sambung Makmur, berdasarkan Surat Menteri PANRB yang ditembuskan ke Menteri Keuangan Nomor B/3658/M.PAN-RB/11/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Laporan Rencana Pengangkatan CPNS Tahun 2016, disampaikan bahwa ada 39.090 PTT Kemenkes yang telah diseleksi dapat diproses pengangkatannya menjadi CPNS tahun 2016.

Terhadap formasi CPNSD tahun 2016 tersebut, sebanyak 63.995 orang--termasuk di dalamnya CPNSD tenaga kesehatan--sudah diperhitungkan anggarannya dalam Dana Alokasi Umum (DAU) 2017.

“Dengan demikian, sekali lagi tidak ada alasan bagi pemkab/pemko untuk menghindari pengangkatan seluruh PTT Kemenkes yang ada di daerah kita ini,” ulang mantan kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh ini.

Terkait dengan anggaran untuk pengangkatan PTT Kemenkes tersebut, menurut Makmur, pihaknya juga perlu menginformasikan bahwa meski terjadi pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, tapi terdapat kebijakan di mana besarnya alokasi DAU kabupaten/kota tahun 2017 tidak mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Dengan demikian, penambahan formasi CPNS Daerah tak akan membebani keuangan pemerintah kabupaten/kota. Ini secara jelas disebutkan dalam Surat Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI No.S-33/PK.2/2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Terbatas Presiden.

Makmur berharap semua pihak memahami duduk persoalan terkait pengangkatan PTT Kemenkes menjadi CPNSD di Aceh. “Kita semua berharap pengabdian dan kontribusi PTT Kemenkes yang telah lulus seleksi di Aceh dapat direspons dan disikapi dengan baik dan penuh kearifan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di Aceh sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.
Share:

Jumat, 07 April 2017

Tolak kebijakan pemerintah pusat, bidan desa PTT Temanggung cari dukungan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sedikitnya 12 orang bidan desa berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung tak bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Hal itu dikarenakan sejumlah bisa itu telah memasuki usia lebih dari 35 tahun.

Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan Nilla F Moeleok rencananya akan mengarahkan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah. Terkait hal itu, para bidan menolak untuk bergabung dalam PPPK.

Menurut salah seorang perwakilan bidan, Ana Trisunu Budiyanti (37) yang kini mengabdikan diri di Desa Tleter Puskesmas Kecamatan Kaloran mengaku, penolakan tersebut dikarenakan mereka ingin kejelasan nasib. Bukan sebagai PPPK daerah, namun segera diangkat menjadi CPNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut mereka, kebijakan terbaru pemerintah dengan adanya pembatasan umur dianggap sangat merugikan. Pasalnya, dengan masa kerja lebih lama, antara 8-10 tahun, beban kerja serta tanggung jawab yang sama, mereka justru tidak masuk dalam daftar pengangkatan ASN.

“Masa hanya gara-gara usia sudah lebih dari 35 tahun, status kami masih kontrak teris. Kalah dengan adik-adik (junior) yang masa kerjanya lebih sedikit tapi justru sudah diangkat pegawai tetap. Kami merasa ini bukanlah sebuah keadilan. Padahal dahulu kami juga pernah ikut seleksi dan tes CAT, namun terpaksa tidak lolos karena alasan tersebut,” akunya, kemarin.

Lanjutnya, alasan utama penolakan atas kebijakan tersebut sejatinya bukan didasari oleh rasa kecemburuan dari segi penghasilan bulanan. Namun lebih kepada jaminan masa tua serta rasa nyaman dengan adanya kepastian pengangkatan dari pihak pemerintah.

“Contohnya saja saya, awal mengabdi hanya mendapat honor Rp 550.000 sampai sekarang sudah naik menjadi Rp 2.450.000 per bulan. Kalau masalah honor sebenarnya tidak masalah. Cuma untuk kenyamanan hak saja yang kami anggap kurang pas atau adil. Kami juga ingin mendapat jaminan di masa tua,” ungkapnya.

Bidan PTT lain, Kalih Noviyanti (36) asal Desa Kundisari Kecamatan Kedu menambahkan, guna memperoleh keadilan, ia dan seluruh bidan di Indonesia yang sama-sama masih berstatus PTT dengan usia di atas 35 tahun telah menempuh berbagai upaya yang disebut sebagai perjuangan tingkat bawah.

Antara lain melalui jalur aspirasi di DPRD, pemasangan spanduk penolakan, pengumpulan sejuta tanda tangan sebagai bentuk dukungan dari berbagai elemen masyarakat, hingga pernah menggelar aksi demo di Istana Negara pada tanggal 8 Maret 2017 silam.

“Keinginan kami hanyalah mendapat solusi nyata atas permasalahan yang kini tengah terjadi dan menjadi perdebatan di berbagai kalangan, termasuk bidan sendiri agar segera mendapat kepastian status,” tukasnya.

Terpisah, Bupati Temanggung Bambang Sukarno menyebut, bahwa sejauh ini bidan memiliki peran besar dalam membantu proses persalinan seseorang. Pihaknya menganggap mereka merupakan salah satu poros penting dalam pemberian fasilitas jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Lebih dari itu, bidan juga memiliki andil besar dalam terciptanya generasi baru yang nantinya diharapkan mampu menjadi penerus bangsa di masa mendatang. Bukan tak mungkin pula tokoh tokoh besar dan negarawan lahir berkat bantuan persalinan bidan.

“Berdasar data yang ada, 70 persen proses persalinan ibu di Kabupaten Temanggung tak lepas dari bantuan para bidan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua IBI Cabang Temanggung, Sri Partini menyebut saat ini jumlah bidan yang ada mencapai 532 orang.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Sabtu, 01 April 2017

Pengangkatan Bidan Tidak Tetap Menjadi ASN Terganjal UU

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendesak pemerintah pusat mengubah Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan ASN khusus tenaga profesional yang dibutuhkan pemerintah. Hal itu menyusul mengenai polemik pengangkatan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak terakomodir dalam pengangkatan bidan ASN karena melampaui batas usia.

Dikatakan Dede Yusuf saat dikonfirmasi di sela-sela kunjungan daerah pemilihan dalam menyerap aspirasi tenaga kesehatan di Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, Sabtu 1 April 2017, pengangkatan bidan PTT ini memang merupakan program pemerintah pusat. Dari jumlah PTT 2017 yang mengikuti seleksi pengangkatan sebanyak 42.000 orang, lanjut Dede, pemerintah hanya mengangkat bidan PTT ini sebanyak 38.000 orang sudah diangkat menjadi ASN.

“Sedangkan sisanya sekitar 4.000 bidan yang usianya di atas 35 tahun dan ini terganjal Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang hanya mengangkat calon ASN di bawah usia 35 tahun. Tentunya ini menjadi masalah lainnya. Akhirnya, kami di Komisi IX DPR RI mengusahakan agar sisa bidan PTT yang belum diangkat ini agar diberikan hak yang sama atas dasar lama pengabdian sesuai SK Kemenkes tentang persyaratan pengangatan,” kata Dede Yusuf.

Pertimbangan tersebut diupayakan Ketua Komisi IX DPR RI ini, mengingat tenaga bidan merupakan tenaga kesehatan yang menjadi prioritas dan dibutuhkan pemerintah daerah. Pasalnya, sebaran tenaga bidan di Indonesia saat ini belum merata.

“Akhirnya kami meminta pemerintah hanya mengubah peraturan pemerintah tentang pengadaan ASN bukan undang-undang ASN ini khusus bagi tenaga spesialis yang dibutuhkan negara untuk diangkat menjadi ASN. Saya juga sempat bertanya kepada Menteri Kesehatan mengenai jumlah rasio kebutuhan bidan ini. Ibu menteri (Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek, red) memang membutuhkan tenaga bidan karena banyak daerah-daerah yang bahkan satu desa tidak ada bidannya,” tutur Dede seraya menambahkan pemerintah pusat menawarkan pilihan lain yakni diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah.

“Semestinya PPPK daerah ini untuk mengakomodasi tenaga kesehatan yang baru masuk, bukan tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi. Dalam dunia medis semakin lama jam terbang seorang tenaga medis, maka pengalamannya pun semakin mumpuni. Berbeda dengan ASN yang menganggap usia produktif,” ucap dia.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Rabu, 29 Maret 2017

Revisi UU ASN sudah bisa dibahas karena presiden sudah menerbitkan Surpresnya

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Terbitnya Surat Presiden Joko Widodo yang memerintahkan pembahasan revisi UU ASN langsung disikapi Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN) dengan mendatangi Kantor Wantimpres, Rabu (29/3).

Delegasi KNASN ini diterima Ketua Wantimpres Sri Adiningsih dan aggota Wantimpres Sidarto Danusubroto.

Dalam kesempatan tersebut, Sri mengungkapkan, revisi UU ASN sudah bisa dibahas karena presiden sudah menerbitkan Surpresnya.

Surpres turun sebelum batas waktu 60 hari habis. "Presiden ingin masalah honorer, bidan PTT, pegawai kontrak lainnya terselesaikan lewat revisi UU ASN," terang Sri.

Sementara Ketua Presidium KNASN Bidan Mariani berharap dukungan Wantimpres dalam mempercepat pembahasan revisi UU ASN antara pemerintah dan DPR RI pascaterbitnya Surpres.

"Kami berharap melalui Wantimpres revisi UU ASN menjadi solusi yang berkeadilan terhadap nasib pegawai non PNS sehingga pemerintah berkomitmen agar diskriminasi pengangkatan CPNS karena faktor usia 35 tahun plus dihapuskan. Termasuk tidak menjadikan tenaga honorer, pegawai tidak tetap dan pegawai kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," beber Bidan Mariani.

KNASN, lanjutnya, menyambut baik atas Surpres yang sudah diterbitkan. Dharapkan DIM yang disusun pemerintah mengakomodir aspirasi KNASN.

Menanggapi itu, pihak Wantimpres berjanji segera menyampaikan kepada presiden agar aspirasi KNASN diperhatikan. Selain itu aspirasi tersebut akan diteruskan secara langsung kepada kementerian terkait.‎

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sebanyak 41 bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) desa menerima Surat Keterangan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 41 bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) desa menerima Surat Keterangan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Rumah Dinas Bupati Kulonprogo, Rabu (29/3/2017). Mereka sekaligus mendapatkan surat perintah untuk melaksanakan tugas mulai April besok.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kulonprogo, Yuriyanti mengatakan, pengangkatan puluhan bidan PTT desa dilakukan melalui seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Instansinya kemudian melakukan pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jogja. Usulan itu pun disetujui sehingga para bidan diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal 1 April 2017.

“Tim CPNS juga telah melaksanakan pemberkasan secara normatif, transparan, bersih, jujur, dan bebas KKN,” ungkap Yuriyanti.

Yuriyanti menjelaskan 41 bidan bersangkutan akan ditempatkan sebagai tenaga kesehatan di puskesmas. Mereka dilarang pindah tugas selama minimal lima tahun sejak diangkat menjadi CPNS demi efektivitas kinerja.

Mereka juga diminta melaporkan aktivitasnya di lapangan melalui laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai dasar evaluasi dan monitoring.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kulonprogo, Budi Antono meminta seluruh penerima SK CPNS menjalankan tugas dengan disiplin dan profesional. Hal itu karena masih ada berbagai tahapan yang harus dilalui untuk menjadi PNS sehingga dituntut selalu berupaya meningkatkan prestasi kerja.

“Jangan sekedar kerja tetapi mampu berinovasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan,” ujar Budi.

Budi mengucapkan selamat dan mengapresiasi pengabdian serta perjuangan para bidan sebelum diangkat CPNS. Mereka lalu diharapkan mengungkapkan rasa syukur dengan mulai meningkatkan kepedulian sosial dengan menyisihkan sebagai penghasilan untuk sedekah.

Berita ini bersumber dari SOLOPOS.

Share: