Jumat, 26 Agustus 2016

Pengumuman CPNS bidan PTT belum bisa dilakukan karena Presiden Jokowi belum memberikan persetujuan.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Pengumuman CPNS dari bidan PTT hari ini ditunda. Itu berarti sudah dua kali, pengumumannya molor.

Menurut ‎Deputi IV Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Eko Sulistyo, pengumuman CPNS bidan PTT ini seharusnya belum bisa dilakukan. Sebab, Presiden Jokowi belum memberikan lampu hijau.

"Ya memang belum bisa diumumkan karena presiden belum memberikan respon. Kalau sudah persetujuan presiden baru diumumkan," kata Eko saat menerima delegasi Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia‎, tadi malam.

Dalam aksi demo bidan PTT, Kamis (25/8), Dadan Wildan Deputi Humas Antar Lembaga Kemensetneg, mengiyakan bahwa ada Surat Menkes RI 7 Juni 2016 kepada Presiden.

Dalam surat tersebut Menkes memohonkan kepada Presiden, agar bidan desa PTT (Pusat) dapat diangkat semuanya, demi rasa keadilan.

Dan bisa diakomodir dalam PP Perubahan atas PP No.98 Tahun 2000, ataupun dapat diakomodir dalam PP Manajemen PNS. Sehingga seluruh bidan desa PTT (Pusat) bisa diumumkan sebagai CPNS.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kamis, 25 Agustus 2016

Perubahan Jadwal Pengumuman Hasil Kelulusan Penerimaan ASN di Lingkungan Pemda Tahun 2016 dari PTT Kemenkes.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa menyusuli Pengumuman Nomor KP.03.01/IV/1420/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Perubahan Jadwal Pengumuman Kelulusan Penerimaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, dengan ini disampaikan bahwa Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan yang semula tanggal 26 Agustus 2016 menjadi tanggal 9 September 2016.

Berita ini bersumber dari Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI.

Share:

Senin, 08 Agustus 2016

Pengumuman Perubahan Jadwal Hasil Kelulusan Penerimaan ASN di Lingkungan Pemda Tahun 2016 dari PTT Kemenkes

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa menyusuli Pengumuman Nomor: TU.02.06/IV/245/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Perubahan Jadwal dan Mekanisme Pendaftaran On-Line Penerimaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, dengan ini disampaikan bahwa Pengumuman Kelulusan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan yang semula tanggal 12 Agustus 2016 menjadi tanggal 26 Agustus 2016.

Berita ini bersumber dari Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI.

Share:

Forbides kembali mendesak pemerintah untuk mengumumkan hasil tes secara terbuka agar bisa dipantau oleh publik.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa empat hari lagi, pemerintah akan mengumumkan hasil tes CPNS dari bidan PTT dan dokter PTT. Namun, semakin dekat pengumuman, para bidan kian waswas. Mereka khawatir namanya tidak masuk pengangkatan kloter satu‎.

"Anggota kami banyak yang khawatir juga. Mereka khawatir bila pengumumannya tidak transparan," ujar Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka kepada JPNN, Senin (8/8).

Dia menyebutkan, sekitar 39 ribu bidan PTT berkeinginan diangkat tahun ini.

"Jujur saja kami masih meragukan pola pengangkatan bertahap ini. Sebab bisa saja teman-teman kami yang diangkat terakhir malah dipersulit," ucapnya.

Itu sebabnya, Forbides kembali mendesak pemerintah untuk mengumumkan hasil tes secara terbuka. Pengumuman dilakukan lewat website agar bisa dipantau oleh publik.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Rabu, 03 Agustus 2016

Sebanyak 236 bidan PTT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep masih menunggu pengumuman hasil tes yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk diangkat menjadi CPNS tahun ini.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 236 bidan pegawai tidak tetap (PTT) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur masih menunggu pengumuman hasil tes yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk diangkat menjadi CPNS tahun ini.

“Informasi yang kami terima, pengumuman hasil tes itu akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, dr Fatoni, Rabu (3/8/2016).

Menurut Fatoni, dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS bidan bagi yang sudah perpanjangan dua kali menjadi bidan PTT itu merupakan kewenangan pusat, daerah hanya sebatas mengirimkan berkas 236 bidan PTT tersebut.

“Semua tahapan pelaksanaan rekrutmen CPNS bidan itu kewenangan pusat, termasuk pelaksanaan tesnya. Tes administrasi dan tes kompetensi sudah dilakukan pada bulan Juli,” ujarnya.

Ia menerangkan, hasil evaluasi internal Dinkes, Sumenep membutuhkan bidan minimal 334 bidan, sesuai jumlah desa yang ada di Kabupaten Sumenep. “Bidan yang berstatus PNS saat ini sekitar 200 bidan,” ucapnya.

Ia berharap, sebanyak 236 bidan PTT yang merupakan kontrak pusat itu bisa diterima semuanya menjadi CPNS agar ada penambahan bidan berstatus CPNS di kabupaten ujung timur Pulau Madura.

“Sedangkan penempatannya juga kewenangan pusat, tapi kami sudah memberikan data dimana saja daerah yang membutuhkan bidan tersebut,” urainya.

Berita ini bersumber dari Portal Madura.
Share:

Minggu, 31 Juli 2016

Metode penentuan kelulusan CPNS dari bidan PTT belum jelas, apakah menggunakan passing grade atau berdasarkan afirmasi.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa para‎ bidan PTT galau. Pasalnya, metode penentuan kelulusan CPNS dari bidan PTT tidak jelas. Apakah menggunakan passing grade atau berdasarkan afirmasi.

"Anggota kami banyak yang was-was. Penentuan kelulusan mau pakai cara apa. Kami tanya ke Kemenkes dikasih tahu Panselnas yang mengumumkan,” ungkap Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka kepada JPNN, Minggu (31/7).

Dia mengaku, mendapat informasi dari Biro Kepegawaian Kemenkes bahwa penentuan kelulusan bidan PTT tidak didasarkan passing grade. Kelulusan dilihat dari masa pengabdian dan usia bidan.

"Yang masa pengabdian lebih lama dan usianya lebih tua (maksimal 35 tahun), itu duluan diangkat," ujarnya.

Hanya saja cara ini, menurut Lilik, rawan manipulasi karena membuka peluang transaksi antara pemda dengan bidan bersangkutan. Berbeda bila kelulusan didasarkan passing grade dan hasilnya dipublish.

"Kami khawatir kejadian honorer K2 terjadi pada penentuan kelulusan bidan PTT. Afirmasi dan passing grade ada untung ruginya. Hanya saja kami ingin semuanya dibuka terang benderang, jangan diumpetin saja," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share: