Jumat, 13 Oktober 2017

Kabar Gembira Bagi Bidan PTT dan Penyuluh THL di Pidie Jaya menerima SK-CPNS Formasi tahun 2017

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 213 bidan pegawai tidak tetap (bidan PTT) termasuk dokter umum dan dokter gigi, penyuluh pertanian tenaga harian lepas-tenaga bantu (THL-TB) di lingkungan pemkab Pidie Jaya berkumpul di Aula Cot Trieng Satu, kantor bupati setempat, Jumat (13/10/2017) pagi.

Kehadiran mereka adalah atas undangan Pemkab Pidie Jaya untuk menerima SK-CPNS Formasi tahun 2017. Mendapat undangan, para abdi negara itu pun berhati lega.

Betapa tidak, selama ini atau sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 14 Tanggal 14 Maret 2017 lalu tentang penetapan kebutuhan PNS, sejak itu pula secara otomatis honorarium atau jerihnya terhenti.

Kini mereka boleh lega karena SK CPNS sudah dikantongi dan hanya tinggal menunggu pembayaran rapel gaji yang sudah sekitar delapan bulan.

SK CPNS dibagikan Wakil Bupati, H Said Muyadi dan diterima secara simbolis oleh tiga perwakilan CPNS tadi.

Hadir pada prosesi penyerahan SK, Sekdakab, Ir H iskandar Ali MSi, sekretaris DPRK Pijay, Abubakar S,Sos, Kadistanpang, drh Muzakkir Muhgammad, kadinkes KB, Said Abdullah SH serta ke delapan camat se-Pijay.

Wabup berpesan agar, para abdi negara yang sudah menerima SK, hendaknya bekerja keras, displin dan penuh rasa tanggung jawab. Loyalitas kepada pimpinan juga diperlukan.


Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.
Share:

Sabtu, 07 Oktober 2017

Menkes Dan Menpan Diminta Angkat 4.220 Tenaga Medis PTT Jadi PNS

Sahabat pembaca info bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 4220 tenaga kesehatan dokter, bidan dan perawat dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) hingga saat ini masih berjuang mendapatkan hak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Susahnya untuk mendapat status PNS, rata-rata tenaga kesehatan itu terkendala umur yang sudah melewati batas calon Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni 35 tahun.

Untuk mendapatkan status PNS tersebut mereka dengan didampingi pihak Kementerian Kesehatan, KemenPAN-RB, IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Dokter Umum PTT, Bidan PTT dan Perawat, mendatangi Fraksi PDI Perjuangan, di Gedung DPR, Jumat (6/10). Mereka diterima oleh tiga anggota Fraksi PDI Perjuangan. Salah satunya Imam Suroso. Kepada Imam mereka curhat.

Menyikapi harapan dokter, bidan dan perawat PTT tersebut, Anggota Komisi IX DPR tersebut meminta kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur untuk merealisasikan 4220 tenaga kesehatan PTT menjadi PNS.

"Tenaga medis ini harus kita berdayakan, karena hanya mereka yang mampu meminimalisir kematian anak, ibu, para masyarakat di desa dan di pelosok. Jadi kita meminta kepada MenPAN-RB dan Menkes, lebih baik segera dilantik mereka sebagai PNS," kata Imam setelah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Kesehatan, KemenPAN-RB, IDI, Dokter Umum PTT, Bidan PTT dan Perawat, di Fraksi ruangan rapat Fraksi PDIP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Komisi IX DPR sendiri, kata politisi PDIP ini, telah menyepakati persoalan anggaran untuk para tenaga kesehatan yang belum menjadi PNS itu. "Usernya itu kita (Komisi IX). Soal anggaran juga sudah kita sepakati. Sekali lagi, segeralah dilantik 4220 tenaga kesehatan itu menjadi PNS," tegas Imam.

Meski, Imam mengakui kalau gaji seorang tenaga kesehatan PTT lebih besar dari PNS. Akan tetapi, kata Imam, mental mereka terganggu oleh juniornya yang sudah menjad PNS terlebih dahulu.

"Demi kelancaran semua. Kalau tidak dijadikan PNS, mereka selalu disepelekan dari junior atau selintingnanya. Karena, hal itu persoalan mental. Kalau mental mereka drop, mengobati para pasien bisa dipastikan tidak maksimum," ucap Imam.

Lebih lanjut kata Imam, soal terkendala umur untuk menjadi PNS bukan suatu halangan. Imam mengungkapkan, karena ada klausul (penjelasan penting) yang dapat dijadikannya mereka sebagai PNS.

"Kendalanya, mungkin umur mereka yang lebih dari 35 tahun. Akan tetapi, ada klausul seperti selagi masih dibutuhkan dan jabatan itu penting bisa dikondisikan. Dan kami (Komisi IX) akan lakukan trobosan. Karena ini penting dan tidak ada masalah," tandas Imam.

Berita ini bersumber dari RMOL.
Share:

Selasa, 03 Oktober 2017

Diskes Meranti Ajukan Perekrutan 20 Bidan PTT

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dr Ria menjelaskan dalam tahun ini juga pihaknya akan menempatkan bidan ke belasan desa yang Poskesdesnya belum memiliki bidan.

Ria menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan perekrutan 20 bidan pegawai tidak tetap (PTT) ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dua dari 20 bidan tersebut kata Okta, akan ditempatkan di Puskesmas Sungai Tohor.

"Informasinya dari mereka, bulan ini akan dilakukan perekrutan," ujar Ria, Selasa (3/10/2017).

Ia juga mengimbau kepada ibu-ibu hamil agar memanfatkan Rumah Tunggu dari program Jampersal.

"Terutama bagi ibu-ibu hamil yang tinggal di desa yang Poskesdesnya tidak ada bidan," ujarnya.

Adapun desa-desa yang Poskesdenya belum memiliki bidan adalah sebagai berikut:

1. Kepau Baru dusun 3,

2. Lukun

3. Sialang Pasung

4. Tanjung Kedabu 

5. Sonde

6. Tanjung Gemuk

7. Dwi Tunggal

8. Penyagun

9. Tanjung Kulim

10. Dedap

11. Mekar Delima

12. Selat Akar

13. Batang Meranti

14. Teluk Ketapang

15. Kuala Merbau

16. Teluk Samak

17. Tanah Merah

18. Tenggayun Raya

Berita ini bersumber dari Tribun Pekanbaru.
Share:

Senin, 25 September 2017

Para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, di UU ASN mengatur batasan maksimal usia 35 tahun untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

Padahal, banyak PTT atau sukarelawan berusia lebih dari 35 tahun yang mengabdi bertahun-tahun di lingkup Pemkab Tulungagung, Jatim.

Ketua DPD Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN ASN) Tulungagung Yenri Sufianto mengatakan, beberapa kali telah menyampaikan aspirasi terkait ketentuan di UU ASN yang dianggap merugikan mereka.

Maka dari itu, mereka Bupati Tulungagung ikut mendorong dilakukannya revisi pasal yang mengatur batas usia menjadi CPNS tersebut.

“Ya, dukungan dari kepala daerah memang sangat penting untuk mendukung revisi tersebut demi keadilan. Itu karena banyak PTT di sini yang berusia lebih dari 35 tahun dan telah mengabdi lama,” katanya.

Dikatakan, PTT selama ini juga bekerja, sama seperti pegawai PNS lain. Namun, mereka hanya mendapatkan upah sedikit.

“Selanjutnya ini kami tetap akan terus mengawalnya. Bahkan, kami berencana menyiapkan strategi dan jika memungkinkan juga ada giat lagi ke pusat. Itu untuk memperjuangkan revisi UU ASN tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku telah memberikan sikap dukungan untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Revisi UU ASN dianggap menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan para PTT, mulai dari guru, perawat, bidan, dan lainnya.

Apalagi ditambah kondisi saat ini, banyak pegawai PNS yang pensiun sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. “Banyak poin yang direvisi. Salah poinnya, yakni usulan revisi untuk tidak ada batasan umur dalam pengangkatan PNS,” katanya

Dengan merevisi tidak adanya batasan usia, diharapkan mereka bisa mendapatkan peluang diangkat menjadi CPNS.

“Seperti kasus perekrutan bidan yang langsung dari pusat, kemarin. Banyak di antara mereka (bidan asal Tulungagung) yang tidak lolos, karena batasan usia,” katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Minggu, 17 September 2017

Pemko Batam Rekrut Dokter, Bidan dan Perawat sebagai Tenaga Honor

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa ratusan pelamar yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, hingga akademisi mengikuti tes untuk bekerja sebagai tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam di Lantai IV, Gedung Wali Kota Batam, Sabtu (16/9).

Kepala Dinas Kesehatan Didi Kusmarjadi mengatakan dari 970 pendaftar, lebih dari 400 yang mengundurkan diri. Tes yang diselenggarakan di tiga ruangan ini berlangsung dari pukul 09.00.

"Kelas pertama dibuka dengan tes mereka yang berprofesi sebagai dokter, perawat, dan akademisi. Terakhir dilanjut dengan bidan," kata Didi, Sabtu (16/9).

Tes tertulis berisikan 40 soal materi umum dan 40 soal keahlian. Mereka yang lulus akan melanjutkan tes psikotes sebelum akhirnya dinyatakan lulus dan bekerja sebagai tenaga honorer di puskesmas Rempangcate dan Kampungjabi.

Di luar ruangan terlihat ratusan pelamar tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti tes. Salah seorang pelamar Desi yang melamar sebagai bidan menuturkan sudah mempersiapkan diri termasuk belajar sebelum menjalani tes.

Dia berharap bisa lulus tes dengan baik dan bisa diterima menjadi salah seorang tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.

"Saya lamar bidan, semoga bisa diterima," ungkap perempuan 26 tahun ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin berharap seluruh pelamar bisa menyelesaikan seluruh tes dengan baik, dan bekerja sebagai tenaga medis yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Bekerjalah dengan baik, jangan bekerja setengah hati, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, "harapnya usai membuka tes wawancara.

Dari ratusan pelamar, jumlah tenaga medis yang akan diterima mencapai 64 orang. Mereka ditargetkan mulai bertugas awal bulan depan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sabtu, 19 Agustus 2017

BKD-PSDM Kepahiang akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN agar mendapat solusi terkait desakan sejumlah perawat honorer yang menginginkan pengangkatan menjadi ASN

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kepahiang akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN agar mendapat solusi terkait desakan sejumlah perawat honorer yang menginginkan pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang sebelumnya dikenal dengan nama PNS.

Puluhan honorer perawat tersebut merasa memiliki jasa yang sama seperti dokter dan bidan PTT, namun mereka tidak diistimewakan seperti dua profesi tersebut.

Kepala BKD-PSDM Kepahiang Asri Kadir menuturkan, perawat honorer itu sebenarnya hanya meminta dukungan ada ada judicial review (peninjauan kembali) beberapa pasal dalam Undang-Undang ASN.

“Para perawat ini sebenarnya meminta dukungan agar Undang-Undang ASN bisa direvisi. Dengan adanya revisi mereka berharap adanya kemudahan bagi mereka untuk diangkat jadi PNS. Tapi ya itu kewenangannya di pusat, dan kami hanya bisa mengusulkan saja dan akan kita koordinasikan,” ujar Asri, Jumat (18/8/2017).

Asri menilai desakan perawat kontrak adalah hal yang wajar, karena sejumlah tenaga yang berprofesi sebagai dokter dan bidan PTT sudah diangkat lebih dulu. Padahal, ada yang baru mengabdi sekira 5 tahun, sementara para perawat yang bertugas di Puskesmas dan rumah sakit di Kepahiang itu ada yang lebih dari 5 tahun.

“Kami nilai wajar saja tuntutan mereka, dokter dan bidan PTT sudah lebih dulu diangkat. Padahal, perawat sering dituntut bisa bekerja profesional dalam melayani masyarakat, sama seperti dokter dan bidan,” terang Asri.

Dijelaskannya, tuntutan bekerja profesional itu tak diimbangi dengan upah yang laik. “Mereka bekerja dengan kontrak dengan dana APBD, tuntutan mereka bekerja maksimal tentu tak seimbang dengan apa yang mereka dapat, jadi wajar kalau mereka menuntut, dan kami akan upayakan tuntutan mereka itu ke pusat,” demikian Asri.

Berita ini bersumber dari Progres Kepahiang.
Share:

Jumat, 21 Juli 2017

Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala BKN Bima Haria Wibisana melanjutkan, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi bahan pertimbangan wacana tersebut, yakni banyaknya guru/bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan dan untuk menghindari terulangnya fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sementara itu pada laporannya, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II direncanakan berlangsung 4 (empat) hari hingga Senin (24/7/2017), dengan melibatkan pegawai yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Melanjutkan, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan”, ujar Bima. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 19 Juli 2017

Ribuan perawat mendatangi Istana Negara menuntut untuk diangkat sebagai PNS karena beban kerjanya yang berat dan mirip dengan abdi negara.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa ribuan perawat mendatangi Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Dalam aksinya mereka menuntut untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) karena beban kerjanya yang berat dan mirip dengan abdi negara.

Saat ini jumlah perawat mencapai 81.191 orang yang telah lebih dari 5 tahun bekerja sebagai perawat di instansi pelayanan kesehatan milik Pemerintah (Rumah Sakit dan Puskesmas).

H. Maryanto sebagain ketua Tim pengkawalan Revisi UU ASN - DPP PPNI mengatakan, aksi di Istana dilakukan untuk memperjuangkan nasib agar pemerintah segera membahas revisi UU ASN secepatnya.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk menghentikan praktek-praktek perbudakan modern terhadap perawat yang notabene sebagai profesi mulia sekaligus garda terdepan abdi Negara bidang kesehatan.

"Wajar saja kami menolak dengan tegas status PPPK yang setiap tahun dilakukan kontrak sehingga tidak memiliki status hukum yang jelas. Padahal perawat adalah tenaga professional," ujar Maryanto.

Maryanto berharap agar para perawat honorer, tidak tetap, kontrak, maupun non PNS, agar dapat segera diangkat menjadi PNS dari seluruh Indonesia tanpa syarat.

Disamping itu meminta komitmen pemerintah untuk menghapus sistem kerja TKS, dan menindak tegas sektor swasta yang mempekerjakan perawat yang memberikan penghargaan tidak layak, menghilangkan diskriminasi kebijakan dan kesenjangan pada tenaga kesehatan.

"Oleh karenanya segera ada pembahasan revisi UU ASN yang terus tertunda lantaran menPan- RB sebagai leading sector tidak hadir memenuhi undangan DPR RI dan sampai hari ini para menteri yng ditunjuk dalam surat perintah presiden (surpres) belum menyerahkan DIM (daftar inventaris masalah) pemerintah. Karena celah perubahan nasib honorer adalah melalui revisi UU ASN," tegasnya.

Maryanto menuturkan, perawat sering dituntut profesional dan praktik secara aman dalam melayani masyarakat, namun banyak perawat belum dapat mengembangkan diri lebih professional karena rendahnya penghargaan, penghasilan dan kesempatan mengembangkan diri bahkan perawat sendiri belum dapat menjaga rasa aman bagi dirinya.

PPNI berharap  aspirasi dan tuntutan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah dan DPR RI agar masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang professional, aman dan manusiawi oleh perawat yang profesional dan bermartabat.

"Ini juga berkontribusi mengurangi keresahan dikalangan profesi perawat Indonesia yang diharapkan mengisi pembangunan kesehatan," pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari Harian Terbit.
Share: