Jumat, 02 Desember 2016

Revisi UU ASN diharapkan mengakomodir status bidan pegawai tidak tetap (PTT)

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM pada Kamis (1/12/2016) menyepakati 49 RUU masuk pada RUU Prolegnas Prioritas 2017. Salah satunya adalah RUU Kebidanan yang diusulkan oleh DPR. Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago berkomitmen akan segera mensahkan RUU tersebut pada 2017 mendatang.

Menurut Irma, masalah yang mengemuka  terkait  distribusi dan kompetensi bidan. Soal distribusi, hingga saat ini Irma sering mendapatkan laporan bahwa di Indonesia Timur, banyak desa tidak ada satu orang bidan pun. Kondisi ini dialami oleh 20 persen desa di Indonesia, kebanyakan di Indonesia Timur.

“Artinya, negara belum sepenuhnya hadir memberikan pelayanan persalinan bagi rakyatnya,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Mengenai kompetensi, sambung Irma, itu terkait pendidikan dan itu wilayah Komisi X DPR RI. Kita perlu mengkritisi kembali regulasi tentang pendirian sekolah kebidanan. Demi kompetensi, sebaiknya perlu dikaji mendalam lagi sebelum memberikan ijin sekolah kebidanan demi menjaga kualitas tenaga bidan.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem pun berharap RUU Kebidanan ini sangat penting untuk segera disahkan pada tahun 2017, mengingat hingga saat ini masih banyak bidan di Indonesia, namun kurang memiliki kompetensi memadai sebagai bidan. 

Juru bicara Forum Komunikasi Bidan PTT Indonesia, Sri Maryani berharap RUU Kebidanan yang masuk Prolegnas 2017 ini dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi bidan di Indonesia.

“UU ini nantinya dapat menjadi UU yang berkualitas,” katanya.

Terkait permasalahan kebidanan, Sri Maryani mencatat dua hal krusial. Pertama, pengangkatan CPNS untuk semua bidan PTT tanpa terkecuali. Sri Maryani mengungkapkan, kala itu 41-an ribu bidan PTT mengikuti seleksi CPNS. Mulai proses seleksi administrasi sampai tes sudah dilewati. Namun sampai sekarang belum ada update informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

”Oleh karena itu, kami meminta Kemenkes segera mengumumkannya. Sebab, tidak adanya kejelasan informasi dari Kemenkes, membuat kami seolah menanti sesuatu yang tak pasti,” katanya. 

Dikatakan Sri Maryani, bidan PTT tersebar di pelosok desa di Indonesia, dan sudah lama mengabdi untuk memberikan pelayanan kesehatan. Data FK-Bidan PTT Indonesia menyebutkan, sebaran bidan PTT meliputi, di Jawa Barat 3.955, Jawa Tengah 5.123, Banten 4.159, Jawa Timur 7.220, Sumatera Barat 4.569, Aceh 2.368, DI Yogyakarta 276, Sumatera Utara 5.155, Lampung 4.279, Bangka Belitung 376, Bengkulu 827, Sulawesi Barat 571, Sulawesi Tengah 463, NTB 453, Bali 422, Pekanbaru 251, Kepulauan Riau 281, dan Jambi 489.

“Kami sangat berharap pemerintah pusat dapat pertimbangkan hal tersebut dan mengangkat bidan PTT menjadi CPNS,” ujarnya.

Catatan kedua, DPR belum lama memasukkan revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Sri Maryani, revisi UU tersebut diharapkan mengakomodir status bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang sebelumnya bidan tidak terakomodir.

“41.237 bidan PTT diharapkan terakomodir dalam revisi UU ASN yang targetnya akan selesai 2017. Dengan begitu, kami bisa diangkat menjadi CPNS,” tukasnya.

Berita ini bersumber dari SUARA.com
Share:

Kamis, 01 Desember 2016

Revisi UU ASN : Jalan Honorer K2 dan Bidan PTT Menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Panja Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo menyetujui perubahan beberapa pasal dalam UU ASN. Nantinya perubahan tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna pekan depan.

Revisi UU ASN akan menjadi jalan penting pengangkatan honorer kategori dua (K2) dan non kategori, menjadi CPNS.

Ketua Panja Revisi UU ASN Arief Wibowo menegaskan, pengangkatan tenaga honorer‎, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non pns, dan tenaga kontrak menjadi PNS‎ akan dilakukan mulai 2017.

“Pengangkatannya dimulai enam bulan dan paling lama tiga tahun sejak revisi UU ASN ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi honorer maupun tenaga kontrak yang diangkat karena semua sudah ter-cover,” tandas Arief.

Keputusan ini tentu saja disambut gembira oleh Honorer K2. “Alhamdulillah perjuangan kami tidak sia-sia. Doa kami terkabul, kami bisa mengicip status PNS mulai tahun depan,” ungkap Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih di Baleg DPR RI, Senayan, Kamis (1/12).

Ditambahkan Ketum Forum Bidan PTT Indonesia Mariani, dalam revisi UU ASN, tidak hanya satu dua kelompok s‎aja yang terwakili. Namun, seluruh forum yang berjuang bersama-sama.

“Kami ada 12 forum yang tergabung. Insya Allah kami semua ter-cover di dalam revisi UU ASN karena 12 forum inilah yang paling intens berkomunikasi dengan Panja Revisi UU ASN,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari Aktualita.
Share:

Kamis, 24 November 2016

DPR Targetkan Revisi UU ASN Selesai Sebelum Akhir Tahun

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa rampung dan disahkan sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 berakhir pada Desember mendatang.

“Kami berharap pada masa sidang ini bisa diselesaikan, paling tidak diparipurnakan draft revisi terbatas UU ASN di DPR,” tegas Anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka sebagai pengusung dalam Pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Lebih lanjut, Rieke mendorong revisi terbatas UU ASN agar memberikan manfaat untuk membenahi sistem kepegawaian negara menjadi lebih berkeadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana membentuk sistem rekrut yang berkeadilan terhadap ASN. Bagaimana perekrutan itu efisien dan bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan keadilan bagi mereka yang selama ini telah mengabdi bertahun-tahun pada pemerintah, khususnya mereka yang ada di garda terdepan pelayanan publik,” tandas politisi dari F-PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, selama ini status pegawai honorer terabaikan karena UU ASN sebelumnya hanya mengatur tentang PPPK. Ia memberikan contoh, banyak pekerja pegawai tidak tetap di instansi pemerintahan yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, namun, tidak bisa diangkat menjadi PNS karena terbentur batasan usia.

“Yang sudah lama bekerja bagaimana, kan tidak mungkin posisi mereka disamakan dengan mereka yang baru melamar. Mungkin dulu pertama kali diangkat masih berusia 20 tahun, tapi karena tidak diangkat-diangkat, sekarang usianya lewat dari 35 tahun. Nah, itu ada ketidakadilan,” kritik politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengusulkan agar pengangkatan PNS bagi tenaga honorer dilakukan secepatnya dan secara bertahap. “Kalau boleh mulai tahun ini atau awal tahun depan diangkat secara bertahap,” ujar politisi F-PG itu.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan PNS, Firman mengusulkan agar Panitia Kerja (Panja) merumuskan sistem pengangkatan dilakukan di tingkat pusat.

“Dari tingkat pusat lalu ditimpahkan ke pemerintah daerah. Kalau tidak, ini nanti akan membuka peluang permainan korupsi di tingkat daerah. Ini yang harus kita hindarkan,” tegas politisi asal dapil Jateng itu. 

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Rabu, 23 November 2016

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur telah mengeluarkan restu pengangkatan CPNS bidan PTT

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa waktu yang ditunggu-tunggu 42 ribuan bidan pegawai tidak tetap (PTT) di seluruh Indonesia akhirnya tiba. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur telah mengeluarkan restu pengangkatan CPNS bidan PTT ini. Rencananya pengumuman kelulusan dikeluarkan Januari 2017.

Sesuai dengan surat yang dilayangkan Menteri Kesehatan kepada Presiden Joko Widodo, jumlah bidan PTT yang aktif mencapai 42.245 orang. Kemudian bidan yang sudah mengabdi enam tahun lebih terdata 38.861 orang. Lalu ada 3.122 orang bidan yang berusia 35-40 tahun. Selanjutnya ada 1.072 orang bidan PTT telah berusia lebih dari 40 tahun.

Meskipun sudah merestui pengangkatan bidan PTT itu menjadi CPNS, namun Asman belum bersedia membeber berapa jumlah yang akan diangkat. Kementerian PAN-RB masih merahasiakan kuota pengangkatannya. Alasannya sampai saat ini masih dilakukan finalisasi perhitungan kuota untuk setiap daerah penempatan.

“Kita sisir dulu. Karena arahan Presiden, Pemda dengan anggaran gaji pegawai 60 sampai 70 persen, tidak dapat CPNS baru,” jelasnya. Alasannya adalah anggaran untuk belanja pegawai supaya tidak membengkak lagi. Sebab bisa mempengaruhi anggaran untuk pembangunan wilayah setempat.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan pemerintah saat ini benar-benar selektif dalam pengangkatan CPNS. Tujuannya adalah, tidak mau mengulang pengalaman buruk mengangkat honorer model Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2). Asman menegaskan belanja pegawai yang ideal maksimal 50 persen dari total anggaran pemda.

Ketua Forum Bidan Desa (Forbides) PTT Pusat Lilik Dian Ekasari mempertanyakan sikap Menteri Asman itu. Seharusnya, kata dia, kuota yang diangkat harusnya diumumkan secara transparan. “Kita berharap semuanya yang ikut seleksi diangkat menjadi CPNS,” katanya, kemarin.

Bidan PTT yang sudah mengabdi 11 tahun itu menjelaskan, sejak proses pendaftaran seleksi, pemerintah tidak terbuka soal kuota pengangkatan bidan PTT. Dia khawatir ada permainan dalam penetapan kelulusan nanti. Dia tidak ingin ada permainan uang dalam penentuan nama-nama bidan yang lulus.

Lilik menjelaskan secara kepegawaian status mereka jelas. Yakni pegawai kontrak yang surat pengangkatannya dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dia menegaskan banyak sekali perlakuan diskriminasi ketika bekerja di lapangan. Misalnya ada pembedaan gaji antara bidan PNS dengan bidan PTT. “Padahal tugas dan beban kerjasanya sama,” tuturnya.

Kemudian bidan PNS lebih diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi. Lilik juga mengungkapkan setiap tiga tahun sekali mereka harus mengajukan perpanjangan surat pengangkatan sebagai bidan PTT. ’’Banyak pungli dalam proses pengajuan pengangkatan ini,’’ tuturnya.

Dia berharap segera ada kejelasan soal kuota pengangkatan bidan PTT itu. Lilik mencontohkan pengangkatan CPNS guru garis depan (GGD) lebih terbuka. Sebab dari awal sudah diketahui jumlah yang akan diangkat sekitar 7.000 orang.

Berita ini bersumber dari Kendari Pos.
Share:

Rabu, 16 November 2016

Kebijakan pemerintah menunda rekrutmen CPNS pada 32 instansi pusat mendapat dukungan kalangan DPR.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa kebijakan pemerintah menunda rekrutmen CPNS pada 32 instansi pusat mendapat dukungan kalangan DPR.

Keputusan itu dinilai tepat karena masih menyisakan persoalan terutama masalah honorer kategori dua (K2).

"Sesuai pembahasan Komisi II dengan MenPAN-RB disepakati, tidak ada rekrutmen CPNS tahun ini. Rekrutmen bisa dilakukan bila revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah disahkan," ungkap Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR kepada JPNN.com, Selasa (15/11).

Menurut politikus Gerindra ini, UU ASN yang sudah ditetapkan pada 2014 itu tidak memenuhi unsur keadilan, sehingga layak direvisi meski sifatnya terbatas.

Usulan MenPAN-RB Asman Abnur yang awalnya ingin merekrut CPNS tahun ini, ditentang Komisi II karena tidak ada landasan hukumnya.

DPR sejauh ini ngotot merevisi UU ASN karena di dalam UU tersebut tidak mengatur tentang tenaga honorer dan kontrak. Padahal, selama ini merekalah yang mengisi pekerjaan PNS.‎

"Rekrutmen CPNS tanpa dasar hukum yang jelas bisa digugat sewaktu-waktu. Itu sebabnya kami meminta MenPAN-RB untuk menunda. Untungnya MenPAN-RB sangat responsif," terangnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 23 September 2016

Pemerintah didesak segera menerbitkan payung hukum pengangkatan bidan desa PTT jadi PNS pekan ini.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah didesak segera menerbitkan payung hukum pengangkatan bidan desa PTT jadi PNS pekan ini. 

Bila pemerintah terus menunda-nunda pengangkatan PNS dari bidan desa, Partai Gerindra akan segera memanggil pihak-pihak dari pemerintah ke DPR untuk mempertanyakan masalah ini. 

"Kami mendesak pemerintah segera mengangkat bidan desa menjadi PNS. Tugas bidan desa ini sangat besar, menjaga  masyarakat desa khususnya ibu hamil dan anak anak balita. Jika para bidan desa terus melakukan aksi di Jakarta dan melakukan mogok kerja ,ini akan berakibat pada tingginya tingkat kematian ibu melahirkan, ledakan penduduk serta pertumbuhan balita," papar ‎Arief Poyuono, wakil ketua umum Gerindra ‎dalam pernyataan persnya, Jumat (23/9).

Dia mendesak, dalam pekan ini pemerintah harus memutuskan dan mengeluarkan Keppres pengangkatan bidan desa menjadi PNS agar para bidan desa bisa kembali bekerja seperti biasa.

"Tolong Pak Joko Widodo jangan hanya mikir target tax amnesty dan infrastruktur, kejelasan status bidan desa menjadi PNS jauh lebih penting," tegasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 09 September 2016

Alasan penundaan pengumuman karena menunggu jadwal rapat terbatas yang membahas peserta seleksi berusia di atas 35 tahun

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan Surat MenPAN-RB No : B/3038/M.PAN-RB/09/2016 tertanggal 7 September yang diteken SemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji mengatasnamakan MenPAN-RB, menyebutkan alasan penundaan karena menunggu hasil rapat terbatas.

"‎Atas permintaan Menkes untuk hasil seleksi kompetensi PTT dan rincian penetapan kebutuhan belum bisa kami berikan dengan pertimbangan menunggu jadwal rapat terbatas yang membahas peserta seleksi berusia di atas 35 tahun," tutur Dwi Wahyu dalam surat tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, ‎"atas pertimbangan tersebut, pengumuman hasil seleksi PTT Kemenkes yang dijadwalkan 9 September kami minta ditunda sampai batas yang ditentukan kemudian." 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pengumuman Perubahan Jadwal Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 Dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa menyusuli Pengumuman Nomor KP.03.01/IV/1519/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Perubahan Jadwal Pengumuman Kelulusan Penerimaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, serta berdasarkan surat Panitia Seleksi ASN Nasional Nomor : B/3038/M.PAN-RB/09/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Hasil Seleksi TKD Dari PTT Kemenkes tahun 2016 dengan ini Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Berita ini bersumber dari Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI.
Share:

Kamis, 08 September 2016

Pantau terus Portal Kemenkes untuk mengetahui pengumuman hasil seleksi ASN Kementerian

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa kita bisa memantau Portal Seleksi ASN Kementerian Kesehatan 2016 dengan alamat http://cpnsd.ptt.kemkes.go.id/ untuk mengetahui informasi pengumuman hasil seleksi ASN Kementerian kesehatan khususnya untuk bidan PTT.

Demikian semoga bermanfaat.

Share:

Besok (9/9), Kementerian Kesehatan akan mengumuman hasil seleksi CPNS

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Harapan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) segera terwujud.

Besok (9/9), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pengumuman ini menjadi akhir penantian panjang sebanyak 1.200 bidan PPT yang telah mengabdikan diri di daerah terpencil.

“Sesuai jadwal, tanggal 9 September hasil seleksinya akan diumumkan. Karena proses seleksinya ditangani langsung Kemenkes, makanya daerah hanya menunggu hasilnya. Jadi kita tunggu saja besok. Kalau sudah ada hasilnya, daerah mendapat informasinya,” beber dr Asrum Tombili, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra di ruang kerjanya pagi tadi (8/9).

Berita ini bersumber dari Kendari Pos.
Share: