Minggu, 15 Januari 2017

Pekan depan, pemerintah akan membahas masalah pengangkatan bidan desa PTT dalam rapat terbatas (Ratas).

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa ada kabar baik untuk para bidan desa PTT (Pusat).

Pekan depan, pemerintah akan membahas masalah pengangkatan bidan desa PTT dalam rapat terbatas (Ratas).

"Rencananya pekan depan mau dibahas masalah bidan desa PTT. Ini penting karena Kementerian Kesehatan hanya mengalokasikan anggaran gaji 42.245 bidan desa PTT (Pusat) sampai Januari 2017," ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Dwi Wahyu Atjmadji, Sabtu (14/1).

Namun, Dwi belum memastikan, apakah usulan itu akan disetujui atau tidak. KemenPAN-RB hanya menyiapkan data dan mengusulkan.

"Mudah-mudahan ada titik terangnya. Apalagi seleksi bidan desa PTT sudah dilakukan Juli 2016," tutur dia.

Sementara itu, Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB maupun Kemenkes untuk menanyakan status mereka.

"Kalau memang mau dibahas di Ratas, mudah-mudahan disetujui presiden. Kami sudah menunggu lama dan menanti kebijakan pemerintah yang berpihak kepada bidan desa," tandas Lilik.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Selasa, 27 Desember 2016

Pemerintah belum memberikan keputusan terkait formasi dan jadwal seleksi CPNS.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) belum bisa memberikan keterangan terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun depan. Pemerintah belum memberikan keputusan terkait formasi dan jadwal seleksi CPNS.

"Tunggu saja. Belum ada perkembangan kalau formasi. Hanya tinggal penetapan formasi, penentuan jadwal. Tapi belum," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PAN-RB Herman Suryatman kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (26/12/2016).

Pemerintah telah menerima usulan dari instansi-instansi pemerintah terkait kebutuhan PNS. Namun, Herman belum bisa memberikan keterangan lantaran perlu klarifikasi terkait jumlah kebutuhan PNS tersebut. "Usulan instansi sudah. Berdasarkan usulan instansi ada tahapan prosesnya masih nunggu," ungkap dia.

Penetapan formasi CPNS sendiri berada di tangan Menteri PAN-RB Asman Abnur. Sementara, untuk jadwal seleksi nantinya akan diberikan oleh panitia seleksi nasional (Panselnas). "Kalau penetapan formasi keputusan Pak Menteri, kalau jadwal Panselnas. Kalau sekarang belum, tunggu saja jadwal," tandas dia.

Sebelumnya pada Oktober 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk segera melakukan langkah reformasi Aparatur Sipil Negara (APN) atau yang dulu dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perombakan ini diminta harus dilakukan secara total. "Saya minta dilakukan langkah-langkah reformasi total pada manajemen aparatur sipil negara kita," ujar Jokowi.

Jokowi minta reformasi tidak tanggung-tanggung. Pembenahan dari hulu ke hilir juga harus memperhatikan seluruh aspek baik anggaran hingga kemajuan teknologi.

"Perombakan dari hulu sampai hilir, dari sisi kuantitas, kita memerlukan jumlah PNS yang proporsional, dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah yang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," jelas Jokowi.

Peningkatan anggaran belanja pegawai yang terus meningkat tiap tahunnya juga jadi perhatian Jokowi. Dari 2009 hingga 2017, belanja pegawai diperkirakan naik sebesar 13,7 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada belanja manfaat pensiun sebesar 10 persen.

"Saya ingin menegaskan kembali kebijakan moratorium agar dipahami sebagai upaya kita membenahi manajemen ASN kita. Saya kira itu sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan," pungkas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Terhitung Januari tahun 2017 ini, Pemerintah Kabupaten Kaur akan memutuskan kontrak bidan dan dokter PTT.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa terhitung Januari tahun 2017 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur akan memutuskan kontrak bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT). Sebab kontrak mereka untuk tahun 2017 ini tidak bisa diperpanjang lagi lantaran honor mereka tidak masuk lagi dalam APBN 2017.

“Ya untuk kontrak bidan dan dokter PTT tahun 2017 tidak diperpanjang lagi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaur, Drs M Tabri melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, Tintin Sutriani Farm Apt, kemarin (22/12).

Dikatakannya, ini pihaknya sampai saat ini tidak bisa berbuat banyak menyikapi persoalan itu. Hal ini dikarenakan, kebijakan perpanjangan masa kontrak merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Ini juga mungkin sejalan dengan telah dilakukanya tes CPNS bidan dan dokter PTT beberapa bulan lalu, yang sampai saat ini pengumuman hasil tesnya belum keluar. Namun kini Dinkes hanya diminta menunggu informasi selanjutnya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaur.

“Jumlah bidan dan dokter PTT Kaur ini ada 105 orang, terdiri dari 95 bidan PTT dan 7 orang dokter umum serta 3 orang dokter gigi. Tapi untuk pengumunan tes CPNS kemarin, kita belum tahu kapan diumumkan,” terangnya.

Lanjutnya, bagi mereka yang lulus nanti akan ditempatkan di tempat tugas mereka sekarang. Hal ini sesuai dengan MoU bupati dengan Kemenkes. Sehingga bagi dokter dan bidan yang lulus CPNS nanti, tidak bisa pindah jika belum masa kerja lima tahun. Sehingga keberadaan bidan dan dokter PTT nanti bisa meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di desa-desa. Terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai serta jauh dari pusat kota. Seperti rumah sakit dan Puskesmas.

“Kalau mereka nanti yang lulus CPNS penempatanya masih tempat tugas lama,” ujarnya.

Ditambahkannya, hingga saat ini para bidan dan dokter PTT asal Kaur yang ikut tes CPNS tahun 2016 melalui jalur PTT masih terus menunggu pengumuman tes tersebut. Apalagi kuota yang diterima diperkirakan 27 orang dari 105 yang mengikuti tes. Dan mulai tahun ini tidak ada lagi pengangkatan dan perpanjangan bidan dan dokter PTT yang habis masa tugas. “Sekali lagi untuk perpanjangan dan pengangkatan bidan PTT sudah tidak ada lagi. Kalau kebutuhan bidan dan dokter Kaur masih banyak,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari bengkuluekspress.com.
Share:

Rabu, 21 Desember 2016

Pengumuman Hasil Seleksi GTT dan Bidan PTT Ditunda

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lewat jalur khusus tahun 2016 ini harus sedikit bersabar. Hasil seleksinya belum bisa diproses. Pemerintah pusat terpaksa menunda proses pengangkatan mereka sebagai PNS karena negara mengalami keterbatasan anggaran. “Untuk sementara, masih ditangguhkan. Sampai saat ini, pusat belum memberi keputusan. Dalam rapat beberapa waktu lalu di Jakarta, lembaga pusat baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) belum memberi kepastian,” beber Hj. Nur Endang Abbas, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra ini, Selasa (20/12).

Saat ini kata mantan Sekretaris Bappeda Sultra, proses pembahasannya masih dikonsultasikan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Konsekuensi penambahan PNS baru, katanya akan berimbas pada porsi belanja negara. Apalagi pemerintah berencana membuka perekrutan tenaga baru jalur ikatan dinas maupun formasi honorer. Makanya, hal ini tengah dikalkulasi sehingga tidak membebani APBN. Selain anggaran, pengangkatan GTT dan Bidan PTT tersandung aturan. Dalam UU ASN nomor 5 tahun 2015 maupun Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2013, PNS baru harus berusia 18 sampai 35 tahun. Sementara peserta yang mengikuti seleksi ada yang berumur lebih dari 35 tahun. Makanya, masih terus dipertimbangkan. Untuk bisa merekrut mereka, aturannya harus direvisi. Dengan begitu, undang-undang dibawahnya tinggal menyesuaikan.

“Meskipun belum jelas, kemungkinan tahun 2017 akan tetap diakomodir. Pusat menjamin tahapan seleksi ini tetap berlanjut. Makanya, Pemda diminta menunggu,” jelas mantan Ketua KNPI Sultra itu. Untuk proses pengangkatannya kata mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPP-KB) Sultra ini, tetap melalui masing-masing kementerian. Untuk GTT menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sementara Bidan PTT domain Kementerian Kesehatan. Sebab sejak awal pelaksanaannya, pemerintah daerah memang tidak dilibatkan. Namun bila diminta, ia siap memfasilitasi.

Berita ini bersumber dari Kendari Pos.
Share:

Jumat, 02 Desember 2016

Revisi UU ASN diharapkan mengakomodir status bidan pegawai tidak tetap (PTT)

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM pada Kamis (1/12/2016) menyepakati 49 RUU masuk pada RUU Prolegnas Prioritas 2017. Salah satunya adalah RUU Kebidanan yang diusulkan oleh DPR. Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago berkomitmen akan segera mensahkan RUU tersebut pada 2017 mendatang.

Menurut Irma, masalah yang mengemuka  terkait  distribusi dan kompetensi bidan. Soal distribusi, hingga saat ini Irma sering mendapatkan laporan bahwa di Indonesia Timur, banyak desa tidak ada satu orang bidan pun. Kondisi ini dialami oleh 20 persen desa di Indonesia, kebanyakan di Indonesia Timur.

“Artinya, negara belum sepenuhnya hadir memberikan pelayanan persalinan bagi rakyatnya,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Mengenai kompetensi, sambung Irma, itu terkait pendidikan dan itu wilayah Komisi X DPR RI. Kita perlu mengkritisi kembali regulasi tentang pendirian sekolah kebidanan. Demi kompetensi, sebaiknya perlu dikaji mendalam lagi sebelum memberikan ijin sekolah kebidanan demi menjaga kualitas tenaga bidan.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem pun berharap RUU Kebidanan ini sangat penting untuk segera disahkan pada tahun 2017, mengingat hingga saat ini masih banyak bidan di Indonesia, namun kurang memiliki kompetensi memadai sebagai bidan. 

Juru bicara Forum Komunikasi Bidan PTT Indonesia, Sri Maryani berharap RUU Kebidanan yang masuk Prolegnas 2017 ini dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi bidan di Indonesia.

“UU ini nantinya dapat menjadi UU yang berkualitas,” katanya.

Terkait permasalahan kebidanan, Sri Maryani mencatat dua hal krusial. Pertama, pengangkatan CPNS untuk semua bidan PTT tanpa terkecuali. Sri Maryani mengungkapkan, kala itu 41-an ribu bidan PTT mengikuti seleksi CPNS. Mulai proses seleksi administrasi sampai tes sudah dilewati. Namun sampai sekarang belum ada update informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

”Oleh karena itu, kami meminta Kemenkes segera mengumumkannya. Sebab, tidak adanya kejelasan informasi dari Kemenkes, membuat kami seolah menanti sesuatu yang tak pasti,” katanya. 

Dikatakan Sri Maryani, bidan PTT tersebar di pelosok desa di Indonesia, dan sudah lama mengabdi untuk memberikan pelayanan kesehatan. Data FK-Bidan PTT Indonesia menyebutkan, sebaran bidan PTT meliputi, di Jawa Barat 3.955, Jawa Tengah 5.123, Banten 4.159, Jawa Timur 7.220, Sumatera Barat 4.569, Aceh 2.368, DI Yogyakarta 276, Sumatera Utara 5.155, Lampung 4.279, Bangka Belitung 376, Bengkulu 827, Sulawesi Barat 571, Sulawesi Tengah 463, NTB 453, Bali 422, Pekanbaru 251, Kepulauan Riau 281, dan Jambi 489.

“Kami sangat berharap pemerintah pusat dapat pertimbangkan hal tersebut dan mengangkat bidan PTT menjadi CPNS,” ujarnya.

Catatan kedua, DPR belum lama memasukkan revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Sri Maryani, revisi UU tersebut diharapkan mengakomodir status bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang sebelumnya bidan tidak terakomodir.

“41.237 bidan PTT diharapkan terakomodir dalam revisi UU ASN yang targetnya akan selesai 2017. Dengan begitu, kami bisa diangkat menjadi CPNS,” tukasnya.

Berita ini bersumber dari SUARA.com
Share:

Kamis, 01 Desember 2016

Revisi UU ASN : Jalan Honorer K2 dan Bidan PTT Menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Panja Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo menyetujui perubahan beberapa pasal dalam UU ASN. Nantinya perubahan tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna pekan depan.

Revisi UU ASN akan menjadi jalan penting pengangkatan honorer kategori dua (K2) dan non kategori, menjadi CPNS.

Ketua Panja Revisi UU ASN Arief Wibowo menegaskan, pengangkatan tenaga honorer‎, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non pns, dan tenaga kontrak menjadi PNS‎ akan dilakukan mulai 2017.

“Pengangkatannya dimulai enam bulan dan paling lama tiga tahun sejak revisi UU ASN ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi honorer maupun tenaga kontrak yang diangkat karena semua sudah ter-cover,” tandas Arief.

Keputusan ini tentu saja disambut gembira oleh Honorer K2. “Alhamdulillah perjuangan kami tidak sia-sia. Doa kami terkabul, kami bisa mengicip status PNS mulai tahun depan,” ungkap Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih di Baleg DPR RI, Senayan, Kamis (1/12).

Ditambahkan Ketum Forum Bidan PTT Indonesia Mariani, dalam revisi UU ASN, tidak hanya satu dua kelompok s‎aja yang terwakili. Namun, seluruh forum yang berjuang bersama-sama.

“Kami ada 12 forum yang tergabung. Insya Allah kami semua ter-cover di dalam revisi UU ASN karena 12 forum inilah yang paling intens berkomunikasi dengan Panja Revisi UU ASN,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari Aktualita.
Share:

Kamis, 24 November 2016

DPR Targetkan Revisi UU ASN Selesai Sebelum Akhir Tahun

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa rampung dan disahkan sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 berakhir pada Desember mendatang.

“Kami berharap pada masa sidang ini bisa diselesaikan, paling tidak diparipurnakan draft revisi terbatas UU ASN di DPR,” tegas Anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka sebagai pengusung dalam Pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Lebih lanjut, Rieke mendorong revisi terbatas UU ASN agar memberikan manfaat untuk membenahi sistem kepegawaian negara menjadi lebih berkeadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana membentuk sistem rekrut yang berkeadilan terhadap ASN. Bagaimana perekrutan itu efisien dan bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan keadilan bagi mereka yang selama ini telah mengabdi bertahun-tahun pada pemerintah, khususnya mereka yang ada di garda terdepan pelayanan publik,” tandas politisi dari F-PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, selama ini status pegawai honorer terabaikan karena UU ASN sebelumnya hanya mengatur tentang PPPK. Ia memberikan contoh, banyak pekerja pegawai tidak tetap di instansi pemerintahan yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, namun, tidak bisa diangkat menjadi PNS karena terbentur batasan usia.

“Yang sudah lama bekerja bagaimana, kan tidak mungkin posisi mereka disamakan dengan mereka yang baru melamar. Mungkin dulu pertama kali diangkat masih berusia 20 tahun, tapi karena tidak diangkat-diangkat, sekarang usianya lewat dari 35 tahun. Nah, itu ada ketidakadilan,” kritik politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengusulkan agar pengangkatan PNS bagi tenaga honorer dilakukan secepatnya dan secara bertahap. “Kalau boleh mulai tahun ini atau awal tahun depan diangkat secara bertahap,” ujar politisi F-PG itu.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan PNS, Firman mengusulkan agar Panitia Kerja (Panja) merumuskan sistem pengangkatan dilakukan di tingkat pusat.

“Dari tingkat pusat lalu ditimpahkan ke pemerintah daerah. Kalau tidak, ini nanti akan membuka peluang permainan korupsi di tingkat daerah. Ini yang harus kita hindarkan,” tegas politisi asal dapil Jateng itu. 

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Rabu, 23 November 2016

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur telah mengeluarkan restu pengangkatan CPNS bidan PTT

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa waktu yang ditunggu-tunggu 42 ribuan bidan pegawai tidak tetap (PTT) di seluruh Indonesia akhirnya tiba. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur telah mengeluarkan restu pengangkatan CPNS bidan PTT ini. Rencananya pengumuman kelulusan dikeluarkan Januari 2017.

Sesuai dengan surat yang dilayangkan Menteri Kesehatan kepada Presiden Joko Widodo, jumlah bidan PTT yang aktif mencapai 42.245 orang. Kemudian bidan yang sudah mengabdi enam tahun lebih terdata 38.861 orang. Lalu ada 3.122 orang bidan yang berusia 35-40 tahun. Selanjutnya ada 1.072 orang bidan PTT telah berusia lebih dari 40 tahun.

Meskipun sudah merestui pengangkatan bidan PTT itu menjadi CPNS, namun Asman belum bersedia membeber berapa jumlah yang akan diangkat. Kementerian PAN-RB masih merahasiakan kuota pengangkatannya. Alasannya sampai saat ini masih dilakukan finalisasi perhitungan kuota untuk setiap daerah penempatan.

“Kita sisir dulu. Karena arahan Presiden, Pemda dengan anggaran gaji pegawai 60 sampai 70 persen, tidak dapat CPNS baru,” jelasnya. Alasannya adalah anggaran untuk belanja pegawai supaya tidak membengkak lagi. Sebab bisa mempengaruhi anggaran untuk pembangunan wilayah setempat.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan pemerintah saat ini benar-benar selektif dalam pengangkatan CPNS. Tujuannya adalah, tidak mau mengulang pengalaman buruk mengangkat honorer model Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2). Asman menegaskan belanja pegawai yang ideal maksimal 50 persen dari total anggaran pemda.

Ketua Forum Bidan Desa (Forbides) PTT Pusat Lilik Dian Ekasari mempertanyakan sikap Menteri Asman itu. Seharusnya, kata dia, kuota yang diangkat harusnya diumumkan secara transparan. “Kita berharap semuanya yang ikut seleksi diangkat menjadi CPNS,” katanya, kemarin.

Bidan PTT yang sudah mengabdi 11 tahun itu menjelaskan, sejak proses pendaftaran seleksi, pemerintah tidak terbuka soal kuota pengangkatan bidan PTT. Dia khawatir ada permainan dalam penetapan kelulusan nanti. Dia tidak ingin ada permainan uang dalam penentuan nama-nama bidan yang lulus.

Lilik menjelaskan secara kepegawaian status mereka jelas. Yakni pegawai kontrak yang surat pengangkatannya dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dia menegaskan banyak sekali perlakuan diskriminasi ketika bekerja di lapangan. Misalnya ada pembedaan gaji antara bidan PNS dengan bidan PTT. “Padahal tugas dan beban kerjasanya sama,” tuturnya.

Kemudian bidan PNS lebih diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi. Lilik juga mengungkapkan setiap tiga tahun sekali mereka harus mengajukan perpanjangan surat pengangkatan sebagai bidan PTT. ’’Banyak pungli dalam proses pengajuan pengangkatan ini,’’ tuturnya.

Dia berharap segera ada kejelasan soal kuota pengangkatan bidan PTT itu. Lilik mencontohkan pengangkatan CPNS guru garis depan (GGD) lebih terbuka. Sebab dari awal sudah diketahui jumlah yang akan diangkat sekitar 7.000 orang.

Berita ini bersumber dari Kendari Pos.
Share:

Rabu, 16 November 2016

Kebijakan pemerintah menunda rekrutmen CPNS pada 32 instansi pusat mendapat dukungan kalangan DPR.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa kebijakan pemerintah menunda rekrutmen CPNS pada 32 instansi pusat mendapat dukungan kalangan DPR.

Keputusan itu dinilai tepat karena masih menyisakan persoalan terutama masalah honorer kategori dua (K2).

"Sesuai pembahasan Komisi II dengan MenPAN-RB disepakati, tidak ada rekrutmen CPNS tahun ini. Rekrutmen bisa dilakukan bila revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah disahkan," ungkap Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR kepada JPNN.com, Selasa (15/11).

Menurut politikus Gerindra ini, UU ASN yang sudah ditetapkan pada 2014 itu tidak memenuhi unsur keadilan, sehingga layak direvisi meski sifatnya terbatas.

Usulan MenPAN-RB Asman Abnur yang awalnya ingin merekrut CPNS tahun ini, ditentang Komisi II karena tidak ada landasan hukumnya.

DPR sejauh ini ngotot merevisi UU ASN karena di dalam UU tersebut tidak mengatur tentang tenaga honorer dan kontrak. Padahal, selama ini merekalah yang mengisi pekerjaan PNS.‎

"Rekrutmen CPNS tanpa dasar hukum yang jelas bisa digugat sewaktu-waktu. Itu sebabnya kami meminta MenPAN-RB untuk menunda. Untungnya MenPAN-RB sangat responsif," terangnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share: