Sabtu, 19 Agustus 2017

BKD-PSDM Kepahiang akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN agar mendapat solusi terkait desakan sejumlah perawat honorer yang menginginkan pengangkatan menjadi ASN

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kepahiang akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN agar mendapat solusi terkait desakan sejumlah perawat honorer yang menginginkan pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang sebelumnya dikenal dengan nama PNS.

Puluhan honorer perawat tersebut merasa memiliki jasa yang sama seperti dokter dan bidan PTT, namun mereka tidak diistimewakan seperti dua profesi tersebut.

Kepala BKD-PSDM Kepahiang Asri Kadir menuturkan, perawat honorer itu sebenarnya hanya meminta dukungan ada ada judicial review (peninjauan kembali) beberapa pasal dalam Undang-Undang ASN.

“Para perawat ini sebenarnya meminta dukungan agar Undang-Undang ASN bisa direvisi. Dengan adanya revisi mereka berharap adanya kemudahan bagi mereka untuk diangkat jadi PNS. Tapi ya itu kewenangannya di pusat, dan kami hanya bisa mengusulkan saja dan akan kita koordinasikan,” ujar Asri, Jumat (18/8/2017).

Asri menilai desakan perawat kontrak adalah hal yang wajar, karena sejumlah tenaga yang berprofesi sebagai dokter dan bidan PTT sudah diangkat lebih dulu. Padahal, ada yang baru mengabdi sekira 5 tahun, sementara para perawat yang bertugas di Puskesmas dan rumah sakit di Kepahiang itu ada yang lebih dari 5 tahun.

“Kami nilai wajar saja tuntutan mereka, dokter dan bidan PTT sudah lebih dulu diangkat. Padahal, perawat sering dituntut bisa bekerja profesional dalam melayani masyarakat, sama seperti dokter dan bidan,” terang Asri.

Dijelaskannya, tuntutan bekerja profesional itu tak diimbangi dengan upah yang laik. “Mereka bekerja dengan kontrak dengan dana APBD, tuntutan mereka bekerja maksimal tentu tak seimbang dengan apa yang mereka dapat, jadi wajar kalau mereka menuntut, dan kami akan upayakan tuntutan mereka itu ke pusat,” demikian Asri.

Berita ini bersumber dari Progres Kepahiang.
Share:

Jumat, 21 Juli 2017

Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala BKN Bima Haria Wibisana melanjutkan, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi bahan pertimbangan wacana tersebut, yakni banyaknya guru/bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan dan untuk menghindari terulangnya fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sementara itu pada laporannya, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II direncanakan berlangsung 4 (empat) hari hingga Senin (24/7/2017), dengan melibatkan pegawai yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Melanjutkan, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan”, ujar Bima. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 19 Juli 2017

Ribuan perawat mendatangi Istana Negara menuntut untuk diangkat sebagai PNS karena beban kerjanya yang berat dan mirip dengan abdi negara.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa ribuan perawat mendatangi Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Dalam aksinya mereka menuntut untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) karena beban kerjanya yang berat dan mirip dengan abdi negara.

Saat ini jumlah perawat mencapai 81.191 orang yang telah lebih dari 5 tahun bekerja sebagai perawat di instansi pelayanan kesehatan milik Pemerintah (Rumah Sakit dan Puskesmas).

H. Maryanto sebagain ketua Tim pengkawalan Revisi UU ASN - DPP PPNI mengatakan, aksi di Istana dilakukan untuk memperjuangkan nasib agar pemerintah segera membahas revisi UU ASN secepatnya.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk menghentikan praktek-praktek perbudakan modern terhadap perawat yang notabene sebagai profesi mulia sekaligus garda terdepan abdi Negara bidang kesehatan.

"Wajar saja kami menolak dengan tegas status PPPK yang setiap tahun dilakukan kontrak sehingga tidak memiliki status hukum yang jelas. Padahal perawat adalah tenaga professional," ujar Maryanto.

Maryanto berharap agar para perawat honorer, tidak tetap, kontrak, maupun non PNS, agar dapat segera diangkat menjadi PNS dari seluruh Indonesia tanpa syarat.

Disamping itu meminta komitmen pemerintah untuk menghapus sistem kerja TKS, dan menindak tegas sektor swasta yang mempekerjakan perawat yang memberikan penghargaan tidak layak, menghilangkan diskriminasi kebijakan dan kesenjangan pada tenaga kesehatan.

"Oleh karenanya segera ada pembahasan revisi UU ASN yang terus tertunda lantaran menPan- RB sebagai leading sector tidak hadir memenuhi undangan DPR RI dan sampai hari ini para menteri yng ditunjuk dalam surat perintah presiden (surpres) belum menyerahkan DIM (daftar inventaris masalah) pemerintah. Karena celah perubahan nasib honorer adalah melalui revisi UU ASN," tegasnya.

Maryanto menuturkan, perawat sering dituntut profesional dan praktik secara aman dalam melayani masyarakat, namun banyak perawat belum dapat mengembangkan diri lebih professional karena rendahnya penghargaan, penghasilan dan kesempatan mengembangkan diri bahkan perawat sendiri belum dapat menjaga rasa aman bagi dirinya.

PPNI berharap  aspirasi dan tuntutan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah dan DPR RI agar masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang professional, aman dan manusiawi oleh perawat yang profesional dan bermartabat.

"Ini juga berkontribusi mengurangi keresahan dikalangan profesi perawat Indonesia yang diharapkan mengisi pembangunan kesehatan," pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari Harian Terbit.
Share:

Selasa, 18 Juli 2017

Perjuangkan Nasib, 43 Perawat Honorer Sragen Nglurug ke Jakarta

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 43 perawat honorer yang tergabung dalam Ikatan Perawat Honor Indonesia (IPHI) Kabupaten Sragen berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi damai adanya revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mendesak pemerintah pusat mengangkat para perawat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), Selasa (18/7/2017).

Mereka berangkat menggunakan satu unit bus yang di depannya terdapat poster bertuliskan aksi damai 19717. Mereka berkumpul di depan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan di depan RSUD dr. Soeratno Gemolong, Sragen. Mereka berangkat pukul 13.00 WIB.

Ketua IPHI Kabupaten Sragen, Aris Budiyanto, saat ditemui Solopos.com, Selasa siang, menyampaikan selain 43 perawat anggota IPHI juga ada satu perwakilan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sragen. Aris menjelaskan rombongan perawat ke Jakarta itu akan bergabung dengan kelompok organisasi profesi lain yang tidak diuntungkan dengan UU ASN itu, salah satunya guru.

“Aksi akan digelar pada Rabu [19/7/2017] mulai pukul 08.00 WIB di Istana Negara. Ada tiga tuntutan yang kami suarakan, yakni mendesak pemerintah untuk merevisi UU ASN agar berkeadilan, menolak Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen PNS dan rancangan PP tentang PPPK yang tidak mengakomodasi pegawai non-PNS, serta mendesak pemerintah agar menguntamakan rekrutmen pengangkatan PNS secara berkeadilan dari pegawai tidak tetap, honorer, kontrak, pegawai non-PNS, maupun pegawai abdi negara lainnya,” ujar Aris.

Aris menekankan salah satu klausul pada UU ASN yang dituntut agar direvisi itu terkait batasan umur maksimal 35 tahun bagi tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PNS. Aris menyampaikan IPHI Sragen meminta ketentuan batasan umur 35 tahun itu dihapus dan diganti dengan tidak ada batasan umut.

Selama ini, Aris mewakili IPHI mengeluhkan kesejahteraan para perawat mulai dari jenjang sukarelawan, pegawai magang, pegawai badan layanan umum daerah (BLUD), dan pegawai honorer kategori II (K2). “Saya sendiri bekerja di puskesmas tidak pernah mendapat honor atau gaji. Kami hanya mendapat tunjangan yang diterima dengan sistem rapelan tiga bulan sekali. Nilai tunjangan itu Rp700.000-Rp800.000 per bulan. Yang lebih ngeri lagi ya bagi para perawat magang dan sukarelawan yang tidak mendapat gaji atau honor sama sekali,” tuturnya.

Ketua DPD PPNI Sragen, Suramin, menyampaikan untuk mendukung kepentingan perjuangan kesejahteraan para perawat PPNI meminta dispensasi kepada Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan RSUD dr. Soeratno Gemolong, Sragen, agar diizinkan tidak masuk kerja selama dua hari Selasa-Rabu.

Pemberitahuan pemberangkatan para perawat ke Jakarta juga disampaikan ke Polres Sragen. Mereka akan bergabung dengan paguyuban perawat dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah lainnya.

Berita ini bersumber dari Solopos.
Share:

Puluhan Petugas Medis Berstatus Honorer Ikut Aksi di Jakarta

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sedikitnya 55 tenaga perawat dan tenaga kesehatan lain di Ngawi terlihat berkumpul di halaman RSUD dr Soeroto, Jalan dr Wahidin, Ngawi, Selasa (18/7). Rencananya mereka bakal turut aksi turun ke jalanan ibu kota. 
Puluhan tenaga medis yang tergabung dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) bakal mengikuti aksi yng akan dilaksanakan Rabu (19/7) besok. 

‘’Kami minta supaya pemerintah segera merevisi Undang-undang (UU) nomor 5/2014 tentang ASN,’’ tegas Muhsin Afandi koordinator massa wilayah Ngawi. 

Satu unit bus bernomor polisi AE 7599 UB disiapkan untuk mengangkut rombongan peserta aksi asal Ngawi tersebut. Rencananya, mereka akan ikut menyuarakan tuntutannya ke Istana negara dan gedung DPR RI. 

Muhsin mengungkapkan, salah satu poin penting tuntutannya adalah menolak PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Sebab, lanjut Muhsin, aturan tersebut dirasa tidak mengakomodir pegawai non pegawai negeri sipil (PNS). Lantaran penerapan aturan membuat pemerintah memberlakukan sistem kontrak terhadap pegawai non PNS. 

Selain itu, mereka menuntut rekrutmen pengangkatan PNS secara adil. Artinya pengangkatan dilakukan dari pegawai tidak tetap, honorer, kontrak, pegawai tetap non PNS maupun pegawai lainya yang sudah mengabdi kepada negara dengan masa waktu tertentu.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Minggu, 16 Juli 2017

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penambahan formasi terbanyak untuk posisi guru dan tenaga medis. Kebutuhan dua profesi tersebut dinilai cukup mendesak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Riyantono menuturkan mengacu pada belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sejak 2016-2017 di bawah 50%. Dengan pencapaian ini, seharusnya moratorium penerimaan CPNS di Bantul telah selesai.

“Kita masih kekurangan ribuan PNS terutama formasi guru dan tenaga kesehatan yang sangat mendesak dan membutuhkan jumlah yang banyak. Untuk tenaga teknis kita juga sangat mendesak butuh namun jumlahnya tidak sebanyak kebutuhan guru dan tenaga kesehatan,” katanya pada Kamis (13/7/2017).

Diakui Riyantono, tiap tahun pihaknya selalu mengajukan kebutuhan formasi CPNS. Namun hingga saat ini Pemkab Bantul belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

“Tiap tahun memang mengajukan namun sampai sekarang belum ada jawaban persetujuan dari pusat. Mudah-mudahan tahun ini pusat menyetujui,” ucapnya.

Ia menjelaskan saat ini Pemkab Bantul memiliki sekitar 8.000 PNS secara keseluruhan, 70% di antaranya merupakan guru dan tenaga medis. Sementara itu, setiap tahunnya minimal ada 300 orang tenaga yang pensiun.

“Kalau tiap tahun kekurangannya sekitar 300 orang dan kita selama lebih dari tiga tahun tidak merekrut CPNS maka dibayangkan berapa kekurangan minimalnya?” tambahnya.

Adapun saat ini Kabupaten Bantul tengah mendata sekitar 1.600 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bantul saja, jumlah ini belum termasuk PTT/GTT dari sektor guru dan tenaga medis.

Berita ini bersumber dari SOLOPOS.
Share:

Senin, 10 Juli 2017

137 PTT Kementerian Kesehatan Terima SK CPNS dari Pemkab Inhil

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2017 di gedung Engku Kelana, Tembilahan, Senin (10/7/2017) pagi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Inhil, Fauzar, dalam penyampaian laporan kegiatan mengungkapkan, tujuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ini adalah untuk mengisi formasi kosong di Kementerian Kesehatan yang kemudian akan ditugaskan di daerah terpencil, terluar dan tertinggal di Kabupaten Inhil.

''Terdapat 137 orang tenaga kesehatan yang menerima SK CPNS yang mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan ini, terdiri dari 1 orang Dokter Umum, 6 orang Dokter Gigi dan 130 orang Bidan,'' ungkap Fauzar.

Sebenarnya, diungkapkan Fauzar, secara keseluruhan ada 139 prang tenaga kesehatan yang berkesempatan untuk menerima SK CPNS pada hari ini. Namun, lanjut Fauzar, 2 orang diantaranya mengundurkan diri. ''Kedua orang ini masing-masing berasal dari Puskesmas Kecamatan Teluk Belengkong dan UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Enok,'' katanya.

Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya mengatakan, memang sudah sepantasnya tenaga kesehatan, seperti Dokter dan Bidan mendapatkan sebuah penghargaan untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat dengan menjadi seorang PNS. Sebab, lanjut Bupati, Dokter dan Bidan merupakan suatu profesi yang mulia.

''Kemuliaan ini dapat dilihat dari tugas seorang dokter maupun bidan yang senantiasa membantu orang kesusahan, membantu orang yang sedang sakit, menolong orang yang memang butuh pertolongan,'' jelas Bupati.

Pengabdian yang dilakukan oleh Dokter dan Bidan di Kabupaten Inhil dengan status PTT sejak beberapa waktu lalu, dikatakan Bupati, pada hari ini telah membuahkan hasil dengan diterbitkannya SK CPNS oleh Pemerintah. Maka itu, Bupati berharap, agar tenaga kesehatan yang telah menerima SK CPNS tersebut dapat lebih meningkatkan pengabdian dalam wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat.

''Ini merupakan langkah awal bagi saudara untuk bertanya apakah menjadi calon PNS sudah benar dan tepat. Diluar sana ada ribuan bahkan lebih orang yang bercita-cita menjadi PNS, namun saudara adalah sebagian orang yang beruntung saat ini yang sebentar lagi akan berstatus sebagai PNS, menjadi Abdi Negara,'' pungkas Bupati Wardan.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyematan lambang Korpri secara simbolis kepada dua orang perwakilan CPNS oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan sekaligus juga dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Tidak Pindah Tempat Tugas bagi para CPNS minimal selama sepuluh tahun sejak diterbitkannya SK PNS.

Usai penyerahan SK CPNS, kegiatan dilanjutkan dengan dengan orientasi CPNS yang akan disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Inhil dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Inhil dengan diikuti oleh seluruh CPNS.

Berita ini bersumber dari GoRiau
Share:

Kamis, 06 Juli 2017

Perawat Wiyata Bhakti di Temanggung Minta SK Pemkab

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa tenaga perawat berstatus wiyata bhakti (WB) atau honorer di wilayah Kabupaten Temanggung yang diangkat melalui surat keputusan (SK) dari kepala Puskesmas setempat, meminta agar mereka bisa disahkan sebagai tenaga WB dengan SK dari pemkab. Dengan disahkan SK pemkab, diharapkan akan memudahkan akses mereka untuk diangkat sebagai CPNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara), apabila revisi Undang undang tentang ASN, yang mengakomodasi mereka menjadi ASN, nantinya disahkan.

Permintaan untuk diberikannya SK dari pemkab bagi tenaga WB perawat tersebut, diungkapkan Ketua Persatuan Perawat Seluruh Indonesia (PPSI) Kabupaten Temanggung, Arif Supriyanto SKep, ketika bersama belasan pewakilan anggotanya menemui Komisi D DPRD Temanggung, di ruang komisi itu, Kamis (6/7).

“Saat ini, dari 162 perawat honorer yang bertugas di Puskesmas di Kabupaten Temanggung, masih ada 17 orang yang belum diakui pemkab, dan SK pengangatannya masih dari kepala Puskesmas. Karena itu, kami meminta mereka bisa mendapatkan SK dari pemkab,” tuturnya.

Menurutnya, SK dari pemkab yang dimintakan untuk para tenaga honorer perawat dengan masa pengabdian puluhan tahun tersebut, tidak harus dari bupati, namun bisa pula dari Kepala Dinas Kesehatan. Sebab, yang terpenting bagi mereka adalah pengakuan secara formal dari pemkab tersebut.

“Agar jalan bagi mereka untuk menjadi ASN terbuka, jika undang undangnya telah direvisi, maka yang terpenting pengakuan dari pemkab, bisa melalui SK dari Kepala Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Selain 17 tenaga perawat honorer dengan SK Kepala Puskesmas, para perawat honorer lainnya saat ini ada yang merupakan tenaga honorer berstatus K2 (kategori 2) yang direncanakan akan diangkat CPNS. Serta, perawat berstatus karyawan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Temanggung.

“Kalau yang K2 dan karyawan BLUD, bisa dikatakan sudah tidak masalah. Hanya untuk honorer dengan SK Kepala Puskesmas itu, kami minta dukungan DPRD Temanggung agar dapat merekomendasikan kepada pemkab agar bisa memberikan SK,” ujarnya.

Selain itu, kepada Komisi D DPRD, mereka juga meminta agar ikut mendorong segera disahkannya revisi UU tentang ASN, yang di dalamnya mengatur pengangkatan honorer menjadi ASN. Sebagaimana, yang selama ini telah diperjuangkan mereka.

“PPSI telah berulang-ulang menyampaikan aspirasi ke DPR RI dan pemerintah pusat mengenai revisi UU ASN, dan saat ini masih dalam proses. Karena itu, kami juga meminta DPRD Temanggung mendorong segera dilakukan revisi itu,” tuturnya.

Ditambahkannya, revisi UU tentang ASN itu, juga termasuk mengatur adanya toleransi honorer dengan usia lebih dari 35 tahun untuk diangkat sebagai ASN. Mengingat masa kerjanya telah puluhan tahun.

Ketua Komisi D, Badrun Mustofa akan mengomunikasikan permintaan SK dari pemkab tersebut dengan dinas terkait. Sedangkan, mengenai dukungan revisi ASN, akan didiskusikan dahulu mengingat hal itu ranah pemerintah pusat.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share: