Senin, 26 Juni 2017

PENDAFTARAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PERIODE I TAHUN 2017 (BATCH I)

Sahabat pembaca info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan bagi Putra dan Putri terbaik Bangsa untuk bergabung menjadi Tenaga Kesehatan Nusantara Indivudual Periode I Tahun 2017.
                                                                                 
 Pengumuman Resmi DISINI


Berita ini bersumber dari NUSANTARA SEHAT.





Share:

Sabtu, 24 Juni 2017

Berkah Ramadan, 59 Bidan PTT Kabupaten Bandung Barat Terima SK CPNS dan Gaji ke-14

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa bagaimana jika bidan PTT mendapat SK CPNS sekaligus dengan gaji ke-14? Gambarannya terlihat di lobi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah pada Rabu 21 Juni 2017 yang lebih ramai dibandingkan biasanya. Belasan perempuan tampak sibuk mengurus berkas-berkas. Sebagian wajah mereka terlihat kalut, seolah diburu oleh waktu. Meski begitu, sangat jelas mereka menunjukkan antusiasme.

Tak jauh berbeda, suasana di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB pun cukup riuh dari kelumrahan. Seperti halnya di Kantor Dinkes, di Kantor BKPSDM juga banyak bidan pegawai tidak tetap. Yang membedakan, di Kantor BKPSDM kesumringahan mendominasi air muka mereka.

Sama-sama berada di lantai dua, Kantor BKPSDM berbeda gedung dengan Kantor Dinkes, dengan jarak sekitar 400 meter. Di kedua kantor itulah para bidan PTT melalui pengangkatan Kementerian Kesehatan RI, biasa disebut dengan bidan PTT Pusat, mengurus gaji ke-14 atau tunjangan hari raya. Di Kantor BKPSDM mereka menerima uangnya.

Dua hari sebelumnya, mereka pun baru menerima surat keputusan calon pegawai negeri sipil, sekaligus gaji tidak penuh mereka sebagai CPNS untuk kali pertama. Sembari menjalani prajabatan, tinggal setahun lagi mereka mutlak berstatus PNS dan berhak menerima gaji penuh.

Maka, bagi mereka, Ramadan terasa betul-betul dipenuhi berkah. Bertahun-tahun mengabdi sebagai bidan di desa, mereka perlu melewati proses yang panjang untuk lolos ujian CPNS. Lebaran kali ini pun bakal terasa berbeda dibandingkan Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya.

"Iyalah, pasti berbeda. Saya bersyukur banget. Sekarang saya punya cukup uang buat pulang kampung. Soalnya, kemarin juga sudah dapat gaji untuk bulan Juni. Sekarang dapat gaji ke-14, jadi ada dua kali gaji. Cukuplah buat dipakai mudik bareng keluarga ke Garut," kata Rika Iskandariah (32), bidan asal Desa Cikole, Lembang.

Seperti Rika, seorang bidan asal Sindangkerta, Eka Yuneli (34) juga mengungkapkan rasa syukurnya. Sudah 16 tahun berlalu dengan mengikuti 10 kali ujian CPNS, akhirnya kali ini dia bisa lulus. "Susah banget jalannya, makanya baru sekarang lolos, setelah ikut 11 kali ujian. Mungkin baru rezekinya baru sekarang," ujarnya.

Sebagai wujud syukurnya, dia mengaku akan menyerahkan gaji pertamanya kepada orangtuanya. "Gaji pertama saya mau dikasih ke orangtua. Itu nazar saya, kalau dapat rezeki di ujian CPNS kali ini, uang pertamanya mau buat mama," kata ibu dari dua anak tersebut.

Masih ada kesedihan
Kendati merasa haru, dia mengaku tetap menyimpan kesedihan. Pasalnya, sebagian rekannya sesama bidan PTT Pusat ada yang tidak lolos CPNS. Padahal, mereka yang tidak lolos itu justru dianggap lebih berpengalaman, karena lebih lama bertugas sebagai bidan desa. "Kami yang ikut ujian CPNS itu sudah lebih dari lima tahun menjadi bidan. Yang lebih lama, bahkan yang sudah mengabdi sampai 11 tahun, justru enggak lolos," sesalnya.

Kepala Dinkes KBB Pupu Sari Rohayati menyebutkan, bidan PTT Pusat berjumlah sebanyak 83 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 orang dinyatakan lulus ujian dan telah menerima SK CPNS. "Kami sudah berupaya mengangkat nasib bidan PTT Pusat, tapi ternyata ada aturan bahwa yang diterima itu ialah bidan yang berusia di bawah 35 tahun. Padahal, yang lebih tua itu rata-rata hasil ujiannya lebih bagus," katanya.

Menurut rencana, kata dia, sebanyak 24 bidan PTT Pusat yang tak lolos CPNS itu akan diangkat menjadi aparatur sipil negara, dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). "Bedanya, P3K ini enggak dapat uang pensiun. Rencananya, mereka itu akan diangkat tanpa testing lagi, tapi kami enggak tahu kapan pelaksanaanya," ucapnya.

Tak setara UMK
Pupu mengungkapkan, selama ini nasib bidan PTT Pusat cukup memprihatinkan. Bahkan, penghasilan mereka jauh berada di bawah upah minimum kabupaten. Oleh karena itu, dia mengaku ikut berbahagia dengan perbaikan nasib yang dialami oleh sebagian bidan PTT Pusat.

"Bayangkan saja, sebulan itu gaji mereka cuma Rp 1,6 juta. UMK saja enggak sampai. Bandingkan dengan bidan provinsi, yang dapat lebih dari Rp 5 juta sebulan. Bidan provinsi itu kan gajinya Rp 3,5 juta, ditambah tunjangan kerja di daerah yang sulit jangkauan sebesar Rp 1,7 juta," tuturnya.

Untuk memperbaiki nasib para bidan PTT Pusat, Pupu mengatakan, Pemkab Bandung Barat telah memberikan bantuan tambahan penghasilan, yang nilainya sekitar Rp 1 juta. "Di Indonesia, cuma kami yang memberikan bantuan seperti itu. Kami usulkan kepada Pak Bupati, ternyata Pak Bupati memberi respons yang baik. Makanya, mereka dapat tambahan penghasilan," katanya.

Gaji ke-13
Dia berharap, dengan diangkatnya sebagian bidan PTT Pusat menjadi CPNS, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. "Semoga mereka lebih bersyukur dan lebih termotivasi dalam bekerja, yang ujung-ujungnya dapat menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Bandung Barat," tukasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM KBB Asep Hikayat menyatakan, hingga akhir tahun ini 59 bidan PTT Pusat yang telah menerima SK CPNS akan menerima gaji dari BKPSDM. Di samping gaji bulan Juni dan gaji ke-14, kata dia, para bidan tersebut akan menerima pula gaji ke-13 maupun rapel gaji untuk bulan April dan Mei.

"Soalnya, TMP (terhitung mulai tanggal) CPNS mereka dari April. Mereka meminta rapel gajina dikasihkan sekarang juga, tapi enggak bisa karena pengajuannya harus sebelum tanggal 15. Jadi, sekarang ini gaji bulan Juni dulu. Gaji bulan April dan Mei akan dikasihkan bulan Juli. Ya, hitung-hitung buat tabungan mereka, biar uangnya enggak habis dipakai buat Lebaran," katanya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Rabu, 14 Juni 2017

Pemerintah Hanya Buka CPNS Lewat Formasi Khusus

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Herman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," ujarnya, Rabu (14/06).

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur. 

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait. "Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id," pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Jumat, 19 Mei 2017

Sebanyak 169 perawat honorer yang tergabung dalam FKPHI Kendal menuntut upah yang layak.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 169 perawat honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perawat Honorer Indonesia (FKPHI) Kendal menuntut upah yang layak.

Pasalnya selama ini perawat honorer hanya menerima honor sekitar Rp 75 sampai Rp 100 ribu per bulan.

Yustina Putroyuni, perawat honorer ini mengaku hanya mendapatkan honor Rp 75 ribu sampai Rp 100 ribu per bulan selama sepuluh tahun melayani di Puskesmas Pageruyung

“Bahkan kadang malah tidak mendapatkan honor,” keluhnya dalam Seminar Keperawatan Kendal yang di gelar FKPHI Kendal di Pendopo Kendal, Kamis (18/05/2017)

Senada dengan Yustina, perawat Puskesmas Brangsong II Nur Azizah, mengeluhkan upah perawar yang jauh di bawah Upah Minimum. Dia berharap perawat honorer sama sejahteranya dengan guru honorer.

"Kami diupah sebesar Rp 1 juta saja per bulan, sangat bersyukur, dulu ada dana kesra sebesar Rp 200 ribu yang cair tiap tiga bulan sekali saja masih dipotong, " terangnya

Ketua FKPHI Kendal, Saifullah Bariklana, mengatakan jumlah perawat di Kabulaten Kendal ada 1.105 orang.

Sedangkan perawat honorer puskesmas sebanyak 169 orang sedangkan perawat di Rumah Sakit Kendal ada 129 orang.

Saifullah heran nasib perawat honorer tetap sama tiap tahun padahal pelayanan dan semangat tidak kalah dengan perawat yang berstatus PNS.

Nasib perawat honorer di rumah sakit masih lebih baik dengan upah sekitar Rp 1, 7 juta. Namun nasib perawat honorer khususnya di Puskesmas masih sangat memprihatinkan.

“Contohnya saya yang hanya menerima honor Rp 100 ribu per bulan, padahal jarak dari rumah sampai puskesmas sejauh 25 kilometer,” ujar Saifullah yang juga perawat di Puskesmas Pembantu Sukorejo.

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono mengakui perbaikan kesejahteraan perawat honorer terganjal dengan Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2016, yang berisi pemerintah sudah tidak diperbolehkan mengangkat pegawai honorer.

“Solusinya dengan mengubah puskesmas dan rumah sakit daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar bisa mengangkat pegawai sesuai kebutuhan tanpa harus terikat peraturan dengan pemerintah,” paparnya.

Walau demikian, pihaknya akan memperjuangkan nasib perawat honorer. Menurutnya pemerintah masih mampu menggaji perawat honorer.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Senin, 15 Mei 2017

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) se-Indonesia mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara menjadi UU

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa para perawat honorer yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) se-Indonesia, mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi UU.

“Pemerintah wajib mengangkat perawat honorer menjadi PNS, tanpa harus membatasi usia. Karena mereka ada yang sudah berusia 35 tahun, tetap setia mengabdi sebagai perawat honorer. Ini kasihan mereka,” tegas Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Jateng, Edy Wuryanto.

PPNI Jateng menginisiasi berlangsungnya kongres nasional ke-1 Forum Perawat Honorer Indonesia di kantor DPW PPNI Jateng. Dilanjutkan seminar nasional bertema Peluang dan Tantangan Revisi UU ASN sebagai pintu masuk pengangkatan PNS bagi perawat non-PNS di Hotel Metro Semarang, kemarin.

Anggota Badan Legislasi DPR yang juga pengusul revisi UU ASN, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, dan hadir pada acara itu, membakar semangat para perawat honorer dari berbagai pelosok Indonesia. Rieke mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU ASN menjadi UU. Pasalnya payung hukum tersebut kini sudah ditunggu masyarakat yang masih bekerja sebagai tenaga kontrak, tenaga honorer, pegawai titak tetap, dan pegawai tetap non-PNS.

Menurut Rieke, presiden sudah menerbitkan surpres (surat presiden) agar DPR dan pemerintah melalui menteri yang ditunjuk segera mengesahkan revisi UU ASN menjadi UU.

“Revisi UU ASN akan menjadi payung hukum bagi pegawai honorer,” kata Rieke.

Dalam revisi tersebut, Rieke menyebutkan ada 10 poin yang menjadi sorotan pengusul. Intinya, perubahan bertujuan untuk perbaikan sistem bagi ASN yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Sebab, mereka menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.

“Ribuan tenaga honorer khusus keperawatan saja di Jateng mencapai 7.396 orang, yang berusia di atas 35 tahun sebanyak 25 persen. Maka kasihan mereka sudah berjuang lama, tetapi nasibnya diabaikan,” tambahnya.

Rieke mengakui, pihak-pihak yang akan dipayungi dengan regulasi ini meliputi pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga inseminator. Saat ini mereka belum menjadi ASN, tapi mayoritas SK pemgangkatan dikeluarkan pemerintah pusat dan digaji setiap bulan.

Di dalam draft revisi usulan DPR, Pasal 131A angka satu (1) disebutkan: Tenaga honorer, pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memerhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, bila ada hal-hal yang tidak disetujui pemerintah dari draft revisi yang telah diserahkan dewan, maka hal itu bisa dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) versi pemerintah.

“Ini kan sebuah mekanisme, tata cara yang diamanatkan UUD dan turunannya. Dia (Revisi ASN) sudah disepakati menjadi prolegnas prioritas. Itu bukan DPR sendiri, tapi (kesepakatan) antara DPR dengan pemerintah,” tegas dia.

Ketua DPW PPNI Jateng, Edy Wuryanto, mengawal pendirian forum komunikasi perawat honorer se-Indonesia. Jateng sudah memulai membentuk, pihaknya berharap semua provinsi terbentuk hingga ke tingkat kabupaten. Sehingga ada gerakan sistemik di Indonesia.

“Di Jateng ada sekitar 10 ribu perawat honorer yang tersebar di rumah sakit dan puskesmas. Mereka status ketenagakerjaannya tidak jelas, gajinya tidak jelas, sangat jauh dari layak. Ada yang menerima gaji Rp 300 ribu/bulan, ada yang mengabdi lebih dari 10 tahun, tapi tidak jelas nasibnya,” kata Edy Wuryanto.

Bahkan, lanjut Edy, ada tenaga perawat honorer yang umurnya lebih 35 tahun, karena kelamaan mengabdi sebagai pekerja perawat honorer. Sementara UU ASN mengatur bisa diangkat menjadi PNS dibatasi maksimal usia 35 tahun.

“Target ini semoga ada konsolidasi nasional, mereka bisa merumuskan strategi bagaimana bernegosiasi dengan DPR dan kemenkes, ada kebijakan amandemen UU ASN. Sehingga ada kebijakan mereka yang sudah mengabdi lama bisa diangkat jadi PNS,” tambahnya.

Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perawat Honorer Indonesia, Moh Andi Irwan mengatakan, kongres nasional ke-1 menyepakati mengubah nama Forkom PHI menjadi Ikatan Perawat Honor Indonesia (IPHI). Tujuan IPHI dalam waktu dekat memperjuangkan hak mereka menjadi PNS dan mendorong agar UU ASN segera disahkan menjadi UU. Karena hal itu sebagai payung hukum agar perawat honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa ada batasan usia.

“Kami akan mengawal dan melakukan konsolidasi kepada bupati/walikota, gubernur mau pun ke DPR agar revisi UU ASN tersebut segera disahkan menjadi UU,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

Senin, 08 Mei 2017

Politisi PDIP DPR Minta Menkes Akomodir Bidan PTT

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mendukung penuh program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, program ini merupakan solusi untuk para Bidan PTT yang tidak bisa diangkat menjadi ASN karena terkendala usia.

Demikian diungkapkan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam Kunjungan Kerja Komisi IX yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, baru-baru ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini pengangkatan bidan PTT sudah mencapai 35.000 orang di seluruh Indonesia. Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, 800 diantaranya sudah diangkat menjadi ASN dan masih menyisakan sejumlah tenaga bidan yang belum terangkat. Mereka mempertanyakan status bagi bidan PTT yang diatas usia 35 tahun.

“Komisi IX sudah meminta Kementerian Kesehatan dan Men-PAN RB agar mereka yang berusia 35 tahun ini juga diakomodir, yaitu melalui PPPK. Mudah-mudahan ini segera terealisasi,” harap politisi dari dapil Bengkulu ini.

Disisi lain, dengan pengangkatan ini, Elva berharap nantinya tenaga bidan PTT semakin semangat dalam menjalankan tugas di tempatnya masing-masing. Ia juga mengingatkan pihak dinas kesehatan serta kepala puskesmas setempat agar mengatur jadwal piket tenaga bidan dengan baik, jangan sampai terjadi kekosongan.

“Memang beberapa waktu lalu ada isu bidan tidak berada di tempat, saat pasien dalam kondisi mau melahirkan. Saya harap ke depan ini tidak terjadi lagi,” tegas Elva.

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan kurangnya tenaga spesialis di Provinsi Bengkulu, ia minta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga medis agar mereka pun merasa nyaman jika ditempatkan Provinsi Bengkulu.

“Kesejahteraan, fasilitas mereka dipenuhi sehingga para tenaga medis mau diajak untuk bekerja di Bengkulu ini,” tandas politisi PDI-Perjuangan ini.

Berita ini bersumber dari beritaLima.
Share:

Rabu, 03 Mei 2017

Gaji CPNS Baru Diterima Eks PTT Bidan Juni 2017

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 26 orang bidan eks pegawai tidak tetap (PTT) di Kota Cirebon, segera menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) dengan golongan II C.

Penyerahan SK CPNS dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis, pekan depan.

Sementara itu, sebanyak 142 bidan eks PTT di Kabupaten Cirebon, masih belum jelas kapan menerima SK CPNS-nya.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon Anwar Sanusi melalui Kepala Seksi Pengangkatan Pemberhentian dan Data Aparatur Sipil Negara Riswanto, SK CPNS untuk 26 bidan sudah siap diserahkan.

"Kami lagi mencari waktu yang pas untuk penyerahannya yang akan dilakukan Pak Wali langsung. Insya Allah, Rabu pekan depan penyerahannya," kata Riswanto Rabu, 3 Mei 2017.

Menurutnya, selama sepekan ini, pihaknya masih harus menyelesaikan sejumlah dokumen lain, terutama terkait dengan hak bidan yakni gaji.

Dikatakannya, berdasarkan SK tersebut, Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) tertanggal 1 Mei 2017.

"Dengan dasar SPMT tertanggal 1 Mei, berarti mereka mulai berhak menerima gaji CPNS sebesar 80% mulai bulan Mei," katanya.

Namun, lanjutnya, pembayaran gajinya belum bisa dilakukan bulan Mei ini, karena masih ada sejumlah dokumen yang belum selesai dibuat.

Pembayaran gaji baru bisa dilakukan bulan Juni atau Juli, sehingga dirapel dengan gaji bulan Mei.

"Sekarang kami sedang ngebut untuk penuntasan sejumlah dokumen lainnya, terutama terkait dengan hak-hak mereka," tukasnya.

Setelah menerima, SK CPNS selama paling cepat setahun atau paling lama dua tahun, barulah mereka mendapatkan SK PNS, dengan hak gaji 100%.

Sedangkan di Kabupaten Cirebon, sampai saat ini, masih ada kepastian penerimaan SK CPNS bagi 142 bidan eks PTT Kemenkes.

Sampai saat ini, pemberkasan untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), masih diproses Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Jabar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Kalinga melalui Melalui Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kholidin mengungkapkan, prosesnya masih berjalan di BKN Kantor Regional Jabar.

"Kalau kami kan sifatnya menunggu," katanya.

Namun, menurutnya, berdasarkan pengecekan secara online melalui sistem administrasi pelayanan kepegawaian, proses pemberkasan baru selesai sebagian.

"Kami selalu berkoordinasi dengan Provinsi. Namun sejauh ini memang kami belum dapat informasi, kapan semua selesai prosesnya," katanya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Kamis, 27 April 2017

Pemerintah Finalisasi Penetapan NIP 39.090 PTT Tenaga Kesehatan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melakukan finalisasi penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dari Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan dari Pegawai Tenaga Kontrak (PTT).

Sesuai Surat Kepala BKN Bima Haria Wibisana Nomor V-26-30/V.30-7/99 tertanggal 24 Februari 2017, finalisasi penetapan NIP CPNS bagi 39.090 Tenaga Kesehatan PTT tersebut dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah.

Waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Kepala BKN terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, yakni:

1. Apabila usul penetapan NIP disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN pada bulan Februari 2017, maka TMT (Terhitung Mulai Tanggal)-nya 1 Maret 2017;

2. Apabila usul penetapan NIP disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN pada bulan Maret 2017, maka TMT-nya 1 April 2017;

3. Apabila usul penetapan NIP disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN pada bulan April 2017, maka TMT-nya 1 Mei 2017.

Pemerintah memprioritaskan penyebaran Tenaga Kesehatan dari PTT ini untuk ditempatkan di Kota/Kabupaten.

Sebagai informasi, berikut daftar wilayah kerja masing-masing Kantor Regional BKN terkait beban penyelesaian penetapan NIP CPNS Tenaga Kesehatan PTT Tahun 2017 yang harus diselesaikan:

1. Kantor Regional I Yogyakarta, 33 Kota/Kabupaten, 4.502;

2. Kantor Regional II Surabaya, 36 Kota/Kabupaten, 2.673;

3. Kantor Regional III Bandung, 30 Kota/Kabupaten, 2.971;

4. Kantor Regional IV Makassar, 69 Kota/Kabupaten, 5.104;

5. Kantor Regional V DKI Jakarta 1 Provinsi & 28 Kota/Kabupaten, 2.589;

6. Kantor Regional VI Medan, 32 Kota/Kabupaten 5.138;

7. Kantor Regional VII Palembang 41 Kota/Kabupaten, 2.964;

8. Kantor Regional VIII Banjarmasin 36 Kota/Kabupaten, 1.064;

9. Kantor Regional IX Jayapura, 24 Kota/Kabupaten, 659;

10. Kantor Regional X Denpasar, 39 Kota/Kabupaten, 2.273;

11. Kantor Regional XI Manado, 31 Kota/Kabupaten, 1.220;

12. Kantor Regional XII Pekanbaru, 1 Provinsi & 38 Kota/Kabupaten, 3.197;

13. Kantor Regional XIII Aceh, 1 Provinsi & 23 Kota/Kabupaten, 4.201;

14. Kantor Regional XIV Manokwari, 12 Kota/Kabupaten, 535.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share: