Selasa, 21 Februari 2017

BKD OKU Jemput Bola Hasil Seleksi Bidan PTT Untuk Diangkat Jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Nasib 49 Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang mengikuti seleksi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setempat akhirnya mulai menemukan titik terang.

Pihak pemerintah setempat, saat ini sudah jemput bola ke Kementrian Kesehatan (Kemenkes), untuk menyemput hasil hasil seleksi Bidan PTT.

"Hasilnya sudah keluar dari Kemenkes. Pihak kita dari BKD sudah berangkat ke Jakarta untuk menjemput hasil seleksi Bidan PTT tersebut. Untuk secara detil silakan hubungi Kabidnya Yuniar," kata Seketaris BKD OKU, Burhanuddin Lubis saat di hubungi Tribun Sumsel, Selasa (21/2/2017).

Kabid Pengadaan, Pensiun dan Fasilitasi BKD OKU, Yuniar Syafarina saat dihubungi melalui telepon, menjelaskan saat ini ia masih di Jakarta.

Tujuan ke Kemenkes untuk mengambil hasil seleksi Bidan PTT OKU yang mengikuti seleksi.

"Hasilnya sudah ada. Ini sedang kita ambil," katanya.

Disinggung mengenai hasilnya berapa banyak yang lulus seleksi terhadap Bidan PTT itu yang diangkat menjadi CPNS, ia tidak menjelaskan secara rinci.

Namun yang jelas dari ketentuan Kemenkes Bidan PTT yang bisa diangkat menjadi CPNS yang usianya di bawah 35 tahun.

Dan bagi Bidan PTT yang usianya di atas 35 tahun tidak bisa diangkat menjadi CPNS.

"Solusinya mungkin saja nanti direncanakan akan diusulkan Bidan PTT yang di atas 35 tahun menjadi Pegawai Kontrak," jelasnya.

Hasil seleksi ini nantinya akan di teliti kembali. Apakah ada kekeliruan seperti nama, tanggal lahir dan sebagainya.

"Nanti hasil seleksi bidan PTT ini akan kita laporkan ke Bupati. Setelah itu akan di umumkan. Setelah diteliti baru akan di umumkan," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Sumsel.
Share:

39.090 Tenaga Kesehatan PTT yang Lulus Seleksi CAT Tidak Otomatis Lolos Menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memverifikasi Tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah mengikuti seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN pada tahun 2016 lalu dan telah  dinyatakan lulus seleksi. Verifikasi dilakukan berdasarkan ketentuan pengangkatan CPNS.

“Perlu kami sampaikan bahwa meskipun 39.090 sudah dinyatakan lulus seleksi CAT, namun ketika dalam proses verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat pengangkatan CPNS, misalnya dari syarat usia, BKN tidak akan menetapkan NIP CPNS-nya,” papar Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto, dalam kegiatan Penyerahan Dokumen Penetapan Kebutuhan dan Hasil Seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan Tahun 2017 yang berlangsung Selasa, (21/2/2017) di Balai Kartini, Jakarta. Tenaga kesehatan yang terdiri dari Dokter, Dokter Gigi dan Bidan tersebut, jelas Aris, selanjutnya akan melalui tahapan verifikasi berkas sebelum ditetapkan NIP dan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya menjadi CPNS.

Tahapan verifikasi berkas bagi tenaga kesehatan PTT yang akan diangkat menjadi CPNS dengan TMT 1 Maret 2017 itu lanjut Aris akan dilakukan di seluruh Kantor Regional BKN. Untuk itu seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta segera berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN yang sesuai dengan wilayah kerjanya.

Dalam acara yang sama, Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita F. Moeloek menyatakan bahwa “Pengangkatan 39.090 tenaga kesehatan PTT ini menjadi solusi dalam menyelesaikan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, sekaligus berkaitan erat dengan Program Indonesia Sehat yang sedang kita galakkan. Tenaga kesehatan PTT yang diangkat akan ditempatkan di berbagai daerah terpencil di Indonesia guna memperkuat peran strategis Puskesmas”.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Menteri Asman Minta Kepala Daerah Tidak Pindahkan Bidan PTT

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur  meminta para Bupati dan Walikota agar tidak memindahkan para PTT Kementerian Kesehatan yang ditugaskan di wilayahnya  untuk waktu yang cukup lama.  Hal itu dikatakan Asman saat menghadiri acara penyerahan dokumen penetapan kebutuhan dan hasil seleksi pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah dari pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Selasa (21/02).

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Deputi Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto, sejumlah pejabat dari Kementerian Kesehatan serta 10 kepala daerah penerima dokumen penetapan kebutuhan dan hasil seleksi ASN tersebut.

Lebih lanjut Asman mengatakan, penetapan kebijakan seleksi terhadap PTT Kementerian Kesehatan merupakan salah satu upaya pemerataan jumlah tenaga kesehatan. Pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan menjadi CPNS di lingkungan pemerintah daerah ini sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) pada masing-masing unit pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan.

Menteri mengucapkan selamat kepada Kemenkes yang telah menyelesaikan tugas yang selama ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. “Kita sudah melewati proses yang sangat panjang. Sudah melaksanakan seleksi terhadap PTT Kementerian Kesehatan dan bekerjasama dengan BKN pada tahun 2016 lalu,” ujar Asman.

Menteri minta 39.090 tenaga kesehatan yang telah diseleksi menggunakan sistem Comuputer Assisted Test (CAT) ini dapat diterima oleh para Gubernur, Bupati, serta Walikota untuk dapat diangkat menjadi CPNS di daerah  masing-masing. ”Pengangkatan PTT dari Kementerian Kesehatan ini merupakan salah satu langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah pedesaan. Cara ampuhnya adalah mendistribusikan tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi dan bidan yang langsung ditempatkan di daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan Nila D. Muluk menyerahkan dokumen penetapan kebutuhan hasil seleksi ASN di lingkungan pemerintah daerah dari PTT Kementerian Kesehatan kepada 10 kepala daerah. Para kepala daerah itu antara lain Bupati Jember, Bupati Aceh Selatan, Bupati Namasa, Bupati Halmahera Barat, Bupati Alor, Bupati Kapuas Hulu, Bupati Tapanuli Selatan, Walikota Surabaya, Bupati Sangihe, dan Bupati Manokwari.

Berita ini bersumber dari KEMENPAN-RB.
Share:

Kamis, 16 Februari 2017

Hasil Seleksi Bidan PTT Untuk Jadi CPNS Masih Belum Jelas

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa pada tahun 2016 lalu, sebanyak 49 Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang mengikuti tes seleksi untuk pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Namun hingga saat ini, belum ada kepastian kapan pengumuman kelulusan. Apakah diterima menjadi CPNS atau tidak.

"Sampai saat ini belum ada kepastian. Apakah lulus seleksi atau tidak lulus, Bidan PTT ini menjadi CPNS," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) OKU, Zandi Saleh melalui Seketaris BKD Burhanudin Lubis saat dibincangi Tribunsumsel.com, Selasa (14/2/2017).

Lanjutnya, soal kelulusan para peserta, sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat dan tidak diketahui secara pasti jumlah peserta yang akan diterima sebagai CPNS.

"Seleksi bidan PTT pusat menjadi CPNS merupakan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya melakukan pemberkasan bagi peserta yang lulus seleksi,"ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Sumsel
Share:

Rabu, 01 Februari 2017

Wakil ketua Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Refeormasi Birokrasi segera mengumumkan hasil ujian CPNS bidan dan dokter PTT.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Wakil ketua Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Refeormasi Birokrasi  (MenPAN-RB) segera mengumumkan hasil ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  bidan dan dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Pasalnya, puluhan ribu bidan dan dokter PTT tersebut telah lama menunggu. Pengumuman yang berlarut-larut tersebut dikhawatirkan mengarah pada ketidakpastian. "Awalnya, pengumuman dijadwalkan 18 Agustus 2016. Ternyata ditunda. Katanya, dua minggu. Kemudian, dapat kabar jadwal itu ditunda hingga 9 September. Setelah itu, malah tidak terdengar kabar lagi" kata Saleh melalui rilis yang diterima Parlementaria di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Senin (01/02/2017).

Maka dari itu lanjut Saleh saat rapat kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan Nila Moelok pada Senin (30/01/2017) pihaknya meminta Menkes untuk bersungguh-sungguh menuntaskan persoalan perubahan status bidan dan dokter PTT menjadi PNS. Apalagi, para bidan dan dokter PTT itu sudah lama mengabdi dan banyak yang ditempatkan di berbagai pelosok daerah.

"Alhamdulillah, tadi malam Menkes memberikan kabar baik. Beliau menjelaskan bahwa saat ini tinggal tahap penyusunan formasi di seluruh kabupaten/kota. Setelah itu, akan segera diumumkan,”ujar Saleh

Dalam Raker tersebut, kata politisi partai PAN itu Kemenkes juga menjelaskan bahwa kelulusan bidan dan dokter PTT itu dibagi ke dalam dua kategori umur. Pertama, kategori umur di bawah 35 tahun akan diangkat menjadi PNS. Kategori ini terdiri dari 863 orang dokter umum, 418 dokter gigi, dan 37.815 orang bidan. Total kategori pertama ini adalah sebanyak 39.090 orang.

Sementara, kategori kedua adalah yang  berumur di atas 35 tahun. Kategori ini akan diangkat menjadi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Kategori ini terdiri dari 86 orang dokter umum, 32 orang dokter gigi, dan 4.102 orang bidan. Jumlah total kategori kedua ini adalah sebanyak 4.220 orang.

"Sebetulnya, pembagian pada dua kategori itu bukan tanpa masalah. Sebab, pasti ada yang merasa tidak adil. Tetapi, Kemenkes juga tidak bisa berbuat banyak sebab aturan perundangan membatasi usia penerimaan PNS yang berlatar belakang pendidikan di bawah S3 adalah maksimum 35 tahun. Solusi yang ditawarkan adalah mengangkat mereka menjadi pegawai P3K itu".

Legislator Dapil Sumut II itu juga berharap agar Kemenkes dan KemenPAN-RB tidak berlama-lama mengumumkan hal tersebut.

“Kami akan tetap mengawal ini. Dengan selesainya masalah ini, diharapkan aksesibiltas pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin baik dan berkualitas,”harapnya.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Selasa, 31 Januari 2017

Badan Ekonomi Kreatif Perkenalkan CAT BKN pada PTT

Sahabat pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa Badan Ekonomi Kreatif memfasilitasi pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungannya untuk mengenal sistem Computer Assisted Tes (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebanyak 282 orang PTT Badan Ekonomi Kreatif mengikuti simulasi CAT, Selasa (31/1/2017) di Station CAT Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Badan Ekonomi Kreatif, Suganda P Pasaribu menjelaskan kegiatan ini digelar dengan tujuan agar para PTT memahami mekanisme holistik dalam rekrutmen CPNS. “Dengan mengikuti CPNS ini, para PTT akan mengetahui tahapan apa yang semestinya mereka tempuh saat mengikuti tes CPNS, khususnya yang menggunakan CAT.”

Suganda menjelaskan para pegawai PTT tersebut merupakan pegawai yang sudah bekerja di Badan ekonomi kreatif dalam kurun waktu sekitar satu tahun. Ke depan jika terdapat rekrutmen CPNS, sambung Suganda, para PTT tersebut diharapkan dapat lolos melalui tahapan seleksi CAT mengingat mereka sudah mengantongi nilai plus berupa pengalaman bekerja di Badan Ekonomi Kreatif.

Di bagian lain, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) ASN, Heri Susilowati, menjelaskan CAT BKN digunakan dalam berbagai kepentingan yang terkait proses kepegawaian seperti dalam rekrutmen CPNS, pemetaan potensi dan pengisian jabatan.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Selasa, 24 Januari 2017

Dewan Tetapkan Revisi UU ASN Sebagai Usul Inisiatif DPR Info Honorer

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Rapat Paripurna DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI.

“Apakah semua fraksi dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/01/2017).

Seluruh anggota DPR yang hadir serempak menyatakan “Setuju”. Fahripun mengetok palu tiga kali : Tok….Tok…Tok.

Penetapan Revisi UU ASN ini sebelumnya mendapat interupsi dari beberapa anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Anggota DPR RI Akbar Faisal (F-Nasdem) mengaku banyak mendapat pertanyaan dari daerah mengenai tenaga honorer kategori dua (K2). Ia menyatakan persetujuannua jika tenaga honorer K2 ini diangkat menjadi pegawai. Pasalnya banyak kepada daerah yang bohong kepada mereka untuk dijanjikan atau direkrut.

“Negara harus bertanggungjawab kepada mereka atas kebijakan akan mengangkat tenaga honorer K2 ini, walau resiko dalam pembayaran gaji sebesar Rp 23 triliun per tahun itu tidak mudah. Apalagi Menteri Keuangan telah melakukan pemotongan anggaran sehingga menjadi beban berat. Kita peduli pada mereka”, paparnya.

Oleh Karena itu, menurutnya harus ada penjelasan dari pemerintah darimana uang gaji mereka biar tidak menjadi persoalan. 

Anggota DPR RI Elviana (F-PPP) senada dengan Akbar bahwa ia mendapatkan banyak pertanyaan dari daerah pemilihannya yaitu Jambi. Ia menyatakan pada hari ini seluruh tenaga honorer menaruh harapan besar kepada DPR yang mau merevisi UU ASN.

“Namun jika tidak semua tenaga honorer diangkat, kami mohon perhatian khusus pada honorer tenaga kesehatan. Tenaga BIdang dan Perawat pimpinan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, bahwa tenaga kesehatan ini telah menempuh pendidikan dengan biaya yang besar. “Bayangkan untuk akreditasi program-program studi non kesehatan itu ditanggung oleh negara. Sementara program studi kebidanan, kesehatan, akreditasinya dibebankan kepada mahasiswa, setalah mereka tamat hanya mendapat honor Rp 400.000,- bahwa Rp 200.000,-, bahkan kadan-kadang tidak ada,” ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, negara harus bersiap akan adanya krisi tenaga kesehatan. Kemudian, masyarakat akan malas menitipkan anak-anaknya untuk sekolah bidan dan perawat. Sementara data nasional, kita kekurangan tenaga perawat.

Oleh sebab itu, tambah anggota DPR dari daerah pemilihan Jambi ini, disamping kita hari ini memikirkan nasib tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS, melalui pimpinan kepada menteri terkait, Bappenas untuk merencanakan dan merancang perlakuan yang khusus pada tenaga kesehatan ini.


Berita ini bersumber dari DPR.
Share: