Jumat, 23 September 2016

Pemerintah didesak segera menerbitkan payung hukum pengangkatan bidan desa PTT jadi PNS pekan ini.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah didesak segera menerbitkan payung hukum pengangkatan bidan desa PTT jadi PNS pekan ini. 

Bila pemerintah terus menunda-nunda pengangkatan PNS dari bidan desa, Partai Gerindra akan segera memanggil pihak-pihak dari pemerintah ke DPR untuk mempertanyakan masalah ini. 

"Kami mendesak pemerintah segera mengangkat bidan desa menjadi PNS. Tugas bidan desa ini sangat besar, menjaga  masyarakat desa khususnya ibu hamil dan anak anak balita. Jika para bidan desa terus melakukan aksi di Jakarta dan melakukan mogok kerja ,ini akan berakibat pada tingginya tingkat kematian ibu melahirkan, ledakan penduduk serta pertumbuhan balita," papar ‎Arief Poyuono, wakil ketua umum Gerindra ‎dalam pernyataan persnya, Jumat (23/9).

Dia mendesak, dalam pekan ini pemerintah harus memutuskan dan mengeluarkan Keppres pengangkatan bidan desa menjadi PNS agar para bidan desa bisa kembali bekerja seperti biasa.

"Tolong Pak Joko Widodo jangan hanya mikir target tax amnesty dan infrastruktur, kejelasan status bidan desa menjadi PNS jauh lebih penting," tegasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kamis, 22 September 2016

Politikus Gerindra: Pemerintah Jangan Tunda status PNS untuk Bidan Desa

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa tuntutan para bidan desa PTT, yang tergabung dalam Forbides agar Presiden Joko widodo segera mengumumkan pengangkatan PNS bagi 42.245 ribu bidan merupakan sebuah keharusan.

Sebab peran bidan desa dalam sebuah negara sangat penting posisinya untuk kelangsungan generasi masa depan.

"Sangat jelas tujuan penempatan bidan di desa untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui puskesmas serta Posyandu dalam menurunkan angka kematian ibu, anak balita," kata Arief Poyuono, wakil ketua umum Gerindra dalam pernyataan resminya, Jumat (23/9).

Dasar untuk pemerintah segera melakukan pengangkatan bidan desa adalah masa pengabdiannya yang panjang, telah lulus dari pendidikan kebidanan, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register).

Di samping memiliki izin sah melakukan praktik bidan yang juga sudah diakui WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrition (FIGO).

"Jadi tidak alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda status bidan desa untuk menjadi PNS," tegasnya.

Jika pemerintah konsisten dengan Trisakti dan Nawacita untuk menciptakan generasi yang cerdas dan sehat, lanjut Arief, seharusnya Presiden Joko Widodo tidak boleh menunda, apalagi sampai tidak mengangkat para bidan desa menjadi PNS.‎

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia kembali menuntut haknya agar berstatus PNS.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Bidan desa PTT kini menggruduk Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), setelah dua hari demo di Istana.

Para bidan yang tergabung dalam Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia ini kembali menuntut haknya agar berstatus PNS.

Mereka merasa aneh, mengapa tak juga diangkat menjadi PNS meski telah memenuhi syarat yang dibutuhkan.

"Bapak MenPAN-RB, kami sudah mengikuti semua proses rekrutmennya, ‎kenapa bapak tarik ulur nasib kami? Kami cuma minta bapak segera umumkan hasil rekrutmen CPNS-nya," tegas Ketum Forbides PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari dalam orasinya depan Kantor KemenPAN-RB, Kamis (22/9).

Karena jumlah demonstran tidak terlalu banyak, aparat kepolisian yang diturunkan pun terbatas.

Meski tampak lelah menyuarakan haknya, mereka tetap berusaha tampil cantik dan wangi.

"Capek sih, tapi harus tetap maju. Ini ada kawan-kawan kami yang sudah balik, tapi aplos dengan kawan lainnya. Tidak masalah yang penting ada massanya," tandas Darwati, pengurus pusat Forbides.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Selasa, 20 September 2016

Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia mengharapkan kepada Presiden RI Joko Widodo, agar bisa menuntaskan penyelesaian terbaik kepada bidan desa di Indonesia

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa aksi demo bidan desa PTT (Pusat) Indonesia yang digelar tiga hari berturut-turut mempunyai misi khusus.

Menurut Ketum Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari, aksi demo hari ini sengaja digelar bertepatan dengan rapat terbatas (ratas) di Istana Negara.

"MenPAN-RB mengeluarkan surat agar pengumuman 9 September ditunda karena menunggu waktu ratas. Nah hari ini ada ratas, ‎makanya kami tuntut janji MenPAN-RB," tegas Lilik di lokasi demo, Selasa (20/9).

Dia menyebutkan, peranan bidan desa PTT sangat penting untuk menurunkan gizi kurang atau buruk, menurunkan tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI-AKB).

Juga menyelamatkan ibu melahirkan (perempuan Indonesia) dan penerus bangsa, menjalankan program KIS, dan pertolongan kesehatan di desa-desa selama ini.‎

"Untuk itu, kami mengharapkan kepada Presiden RI Joko Widodo, agar bisa menuntaskan penyelesaian terbaik kepada bidan desa di Indonesia," sergahnya.

Adapun tuntutan Forbides kepada Presiden Jokowi sebagai berikut:

Pertama, memanggil MenPAN-RB serta Menkes RI untuk melakukan pengumuman terbuka CPNSD 42.245 orang bidan desa PTT (Pusat).

Kedua, memastikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memantau seluruh proses pengangkatan CPNSD bidan desa PTT (Pusat), sampai SK NIP sebagai PNS benar-benar di tangan bidan desa.

Ketiga, agar mulai 1 Januari 2017 bidan desa sudah menjalankan prioritas program kesehatan nasional sebagai PNS dan menjadi bagian solusi strategis pembenahan pelayanan dasar kesehatan rakyat di desa-desa.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 09 September 2016

Alasan penundaan pengumuman karena menunggu jadwal rapat terbatas yang membahas peserta seleksi berusia di atas 35 tahun

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan Surat MenPAN-RB No : B/3038/M.PAN-RB/09/2016 tertanggal 7 September yang diteken SemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji mengatasnamakan MenPAN-RB, menyebutkan alasan penundaan karena menunggu hasil rapat terbatas.

"‎Atas permintaan Menkes untuk hasil seleksi kompetensi PTT dan rincian penetapan kebutuhan belum bisa kami berikan dengan pertimbangan menunggu jadwal rapat terbatas yang membahas peserta seleksi berusia di atas 35 tahun," tutur Dwi Wahyu dalam surat tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, ‎"atas pertimbangan tersebut, pengumuman hasil seleksi PTT Kemenkes yang dijadwalkan 9 September kami minta ditunda sampai batas yang ditentukan kemudian." 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pengumuman Perubahan Jadwal Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 Dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa menyusuli Pengumuman Nomor KP.03.01/IV/1519/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Perubahan Jadwal Pengumuman Kelulusan Penerimaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, serta berdasarkan surat Panitia Seleksi ASN Nasional Nomor : B/3038/M.PAN-RB/09/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Hasil Seleksi TKD Dari PTT Kemenkes tahun 2016 dengan ini Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Berita ini bersumber dari Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI.
Share:

Kamis, 08 September 2016

Pantau terus Portal Kemenkes untuk mengetahui pengumuman hasil seleksi ASN Kementerian

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa kita bisa memantau Portal Seleksi ASN Kementerian Kesehatan 2016 dengan alamat http://cpnsd.ptt.kemkes.go.id/ untuk mengetahui informasi pengumuman hasil seleksi ASN Kementerian kesehatan khususnya untuk bidan PTT.

Demikian semoga bermanfaat.

Share: