Kamis, 07 Desember 2017

Gubernur Ganjar Usul Perawat Honorer Digaji Layak

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengkritik gaji perawat honorer yang lebih rendah dari Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK). Ia menghimbau agar Bupati/Wali Kota bisa mengusahakan upah perawat honorer agar tidak kurang dari UMK.

Ganjar bertemu dengan Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Jawa Tengah di kantornya. Jumlah perawat honorer yang bertugas di Puskemas maupun RSUD kini tidak terlalu banyak. Dengan demikian lanjut Ganjar seharusnya bisa diusahakan agar perawat honorer dapat upah layak.

Dari sebagian catatan GNPHI, di Purworejo perawat honorer yang ditempatkan di RSUD ada 150 orang dan Puskesmas 75 orang. Kemudian di Kabupaten Kendal, ada 304 orang di RSUD dan 160 orang di Puskesmas. Sedangkan di Kabupaten Sukoharjo ada 150 orang di RSUD dan 60 orang di Puskesmas.

"Kalau melihat jumlahnya yang cuma sedikit harusnya bisa di-UMK-kan, kemampuan anggaran Kabupaten/Kota saya kira mampu," kata Ganjar di kantornya, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (7/12/2017).

Ganjar juga sempat menghubungi beberapa bupati saat sedang menemui GNPHI dan menanyakan soal kesanggupan memberikan upah setidaknya UMK kepada perawat honorer. Saat ini menurut Ganjar lebih baik mengutamakan upah layak dulu sebelum meminta pengangkatan PNS.

"Tidak usah diangkat PNS dulu, tapi mereka bisa UMK sudah senang," katanya.

Saat ini upah perawat honorer di puskesmas berkisar Rp 400 ribu sampai Rp 800 ribu perbulan. Sedangkan yang ditugaskan di RSUD yang dikelola Kabupaten/Kota mendapat upah sekitar Rp 1,2 juta perbulan. Untuk rumah sakit yang dikelola Pemprov Jateng, perawat honorer diupah Rp 4 juta perbulan.

Menururt Ganjar permasalahan perawat honorer sama seperti guru tidak tetap (GTT) dan itu sudah dibahas Ganjar saat bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo pada hari Rabu (6/12) kemarin. Hasilnya Jokowi setuju mempercepat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK). PP tersebut tidak hanya mengatur tenaga kependidikan, tapi juga tenaga kesehatan dan tenaga pertanian. 

"Hasil pertemuan dengan Pak Presiden, tahun depan akan ada pembukaan CPNS, bisa ikut. Tapi kalau tidak lolos bisa ikut PPPK tapi RPP-nya masih di Kemenpan-RB akan didorong," jelas Ganjar.

Ia juga mengusulkan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar upah yang diterima perawat honorer lebih baik dari sekarang. 

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Senin, 04 Desember 2017

PEMKOT SERANG BUKA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NON ASN RSUD KOTA SERANG

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota Serang akan melaksanakan seleksi penerimaan pegawai Non ASN Tahun Anggaran 2017 untuk pengisian personel Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.

Seleksi penerimaan pegawai Non ASN Kota Serang Untuk Pengisian personel di RSUD Kota Serang dibutuhkan mencapai 130 Orang. Pendaftaran Online dan penerimaan berkas melalui Pos akan dimulai pada hari ini (4/12) sampai dengan lusa (6/12). Tahapan Verifikasi administrasi akan dilakukan sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 dan peserta yang lolos administrasi akan mengikuti seleksi Computer Assisted Test (CAT) dan pengumuman hasil seleksi dilakukan tanggal 27 Desember 2017 oleh BKPSDM Kota Serang. Usia pendaftar dibatasi yakni serendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 Tahun per 1 Desember 2017.

Adapun personel yang dibutuhkan untuk mengisi RSUD Kota Serang diantaranya Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Nutrisionis, Perawat, Bidan dan Farmasi. Untuk tenaga tekhnis ada tekhnisi elektromedik, sanitarian, rekam medik, teknisi radio diagnostik, Management dan Umum, Keuangan, serta marketing dan Humas.

Untuk informasi selengkapnya silahkan buka link seleksi.serangkota.go.id 

Sumber: BKPSDM Kota Serang

Berita ini bersumber dari Pemkot Serang.
Share:

Sabtu, 11 November 2017

PENERIMAAN TENAGA MEDIS DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa untuk mengisi kebutuhan Tenaga Medis Dokter Umum dan Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang akan melaksanakan penerimaan Tenaga Medis Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2017.


Berita ini bersumber dari BKPSDM Kota Palembang.
Share:

Minggu, 29 Oktober 2017

300 Honorer Dinkes Pemko Batam Lulus Tes Tertulis

Sahabat pembaca info bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Kesehatan Kota Batam akan segera melakukan tes psikologi kepada 300 calon honorer yang dinyatakan lulus tes tertulis. Di mana dalam tes beberapa minggu lalu, ada sekitar 4000 orang yang mendaftar.

“Mungkin Jumat dan Sabtu akan dilakukan tes psikologi. Itu untuk 300 orang yang dinyatakan lulus tes tertulis,” kata Kepala Dinas Kota Batam Didi Kusmarjadi, Jumat (27/10)

Ia mengatakan tes psikotes ini akan dilakukan Dinkes bekerja sama dengan ahli. Ia berharap yang terpilih nantinya benar-benar yang sudah teruji. Tidak hanya punya pengetahuan, tetapi harus bagus dari segi psikologinya.

“Kita benar-benar ingin mendapatkan calon yang bisa melayani masyarakat dengan mumpuni. Seperti yang diungkapkan kemarin, yang akan terpilih adalah 64 orang,” katanya.

Didi mengatakan tenaga honorer ini nantinya akan ditempatkan di beberapa Puskesmas di Batam. Akan diutamakan Puskesmas yang baru saja beroperasi seperti di Puskesma Kampung Jabi dan Rempang Cate.

“Puskesmas itu butuh SDM, tetapi kita juga tetap mengamati perkembangan tenaga di Puskesmas lainnya,” katanya.

Menurut Didi, penerimaan pegawai honorer Dinkes ini dilakukan transparan dan akuntable. Di mana nilai tertinggi dan yang layak akan dipastikan lulus.

Anggota komisi IV DPRD Kota Batam Marlon Brando berharap Disdik bisa mempercepat proses seleksi ini. Di mana menurutnya, puskesmas yang baru beroperasi tersebut membutuhkan SDM yang mumpuni.

“Dinkes harus gerak cepat. Tetapi perlu diingat, kualitas honorer harus diutamakan. Tahapan seleski harus objektif,” katanya.

Demikian juga dengan penempatannya pun nantinya diharapkan harus benar-benar merata. Ia berharap pelayanan kesehatan untuk warga hinterlan harus maksimal.

Berita ini bersumber dari Batampos.
Share:

Jumat, 13 Oktober 2017

Kabar Gembira Bagi Bidan PTT dan Penyuluh THL di Pidie Jaya menerima SK-CPNS Formasi tahun 2017

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 213 bidan pegawai tidak tetap (bidan PTT) termasuk dokter umum dan dokter gigi, penyuluh pertanian tenaga harian lepas-tenaga bantu (THL-TB) di lingkungan pemkab Pidie Jaya berkumpul di Aula Cot Trieng Satu, kantor bupati setempat, Jumat (13/10/2017) pagi.

Kehadiran mereka adalah atas undangan Pemkab Pidie Jaya untuk menerima SK-CPNS Formasi tahun 2017. Mendapat undangan, para abdi negara itu pun berhati lega.

Betapa tidak, selama ini atau sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 14 Tanggal 14 Maret 2017 lalu tentang penetapan kebutuhan PNS, sejak itu pula secara otomatis honorarium atau jerihnya terhenti.

Kini mereka boleh lega karena SK CPNS sudah dikantongi dan hanya tinggal menunggu pembayaran rapel gaji yang sudah sekitar delapan bulan.

SK CPNS dibagikan Wakil Bupati, H Said Muyadi dan diterima secara simbolis oleh tiga perwakilan CPNS tadi.

Hadir pada prosesi penyerahan SK, Sekdakab, Ir H iskandar Ali MSi, sekretaris DPRK Pijay, Abubakar S,Sos, Kadistanpang, drh Muzakkir Muhgammad, kadinkes KB, Said Abdullah SH serta ke delapan camat se-Pijay.

Wabup berpesan agar, para abdi negara yang sudah menerima SK, hendaknya bekerja keras, displin dan penuh rasa tanggung jawab. Loyalitas kepada pimpinan juga diperlukan.


Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.
Share:

Sabtu, 07 Oktober 2017

Menkes Dan Menpan Diminta Angkat 4.220 Tenaga Medis PTT Jadi PNS

Sahabat pembaca info bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 4220 tenaga kesehatan dokter, bidan dan perawat dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) hingga saat ini masih berjuang mendapatkan hak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Susahnya untuk mendapat status PNS, rata-rata tenaga kesehatan itu terkendala umur yang sudah melewati batas calon Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni 35 tahun.

Untuk mendapatkan status PNS tersebut mereka dengan didampingi pihak Kementerian Kesehatan, KemenPAN-RB, IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Dokter Umum PTT, Bidan PTT dan Perawat, mendatangi Fraksi PDI Perjuangan, di Gedung DPR, Jumat (6/10). Mereka diterima oleh tiga anggota Fraksi PDI Perjuangan. Salah satunya Imam Suroso. Kepada Imam mereka curhat.

Menyikapi harapan dokter, bidan dan perawat PTT tersebut, Anggota Komisi IX DPR tersebut meminta kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur untuk merealisasikan 4220 tenaga kesehatan PTT menjadi PNS.

"Tenaga medis ini harus kita berdayakan, karena hanya mereka yang mampu meminimalisir kematian anak, ibu, para masyarakat di desa dan di pelosok. Jadi kita meminta kepada MenPAN-RB dan Menkes, lebih baik segera dilantik mereka sebagai PNS," kata Imam setelah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Kesehatan, KemenPAN-RB, IDI, Dokter Umum PTT, Bidan PTT dan Perawat, di Fraksi ruangan rapat Fraksi PDIP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Komisi IX DPR sendiri, kata politisi PDIP ini, telah menyepakati persoalan anggaran untuk para tenaga kesehatan yang belum menjadi PNS itu. "Usernya itu kita (Komisi IX). Soal anggaran juga sudah kita sepakati. Sekali lagi, segeralah dilantik 4220 tenaga kesehatan itu menjadi PNS," tegas Imam.

Meski, Imam mengakui kalau gaji seorang tenaga kesehatan PTT lebih besar dari PNS. Akan tetapi, kata Imam, mental mereka terganggu oleh juniornya yang sudah menjad PNS terlebih dahulu.

"Demi kelancaran semua. Kalau tidak dijadikan PNS, mereka selalu disepelekan dari junior atau selintingnanya. Karena, hal itu persoalan mental. Kalau mental mereka drop, mengobati para pasien bisa dipastikan tidak maksimum," ucap Imam.

Lebih lanjut kata Imam, soal terkendala umur untuk menjadi PNS bukan suatu halangan. Imam mengungkapkan, karena ada klausul (penjelasan penting) yang dapat dijadikannya mereka sebagai PNS.

"Kendalanya, mungkin umur mereka yang lebih dari 35 tahun. Akan tetapi, ada klausul seperti selagi masih dibutuhkan dan jabatan itu penting bisa dikondisikan. Dan kami (Komisi IX) akan lakukan trobosan. Karena ini penting dan tidak ada masalah," tandas Imam.

Berita ini bersumber dari RMOL.
Share:

Selasa, 03 Oktober 2017

Diskes Meranti Ajukan Perekrutan 20 Bidan PTT

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dr Ria menjelaskan dalam tahun ini juga pihaknya akan menempatkan bidan ke belasan desa yang Poskesdesnya belum memiliki bidan.

Ria menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan perekrutan 20 bidan pegawai tidak tetap (PTT) ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dua dari 20 bidan tersebut kata Okta, akan ditempatkan di Puskesmas Sungai Tohor.

"Informasinya dari mereka, bulan ini akan dilakukan perekrutan," ujar Ria, Selasa (3/10/2017).

Ia juga mengimbau kepada ibu-ibu hamil agar memanfatkan Rumah Tunggu dari program Jampersal.

"Terutama bagi ibu-ibu hamil yang tinggal di desa yang Poskesdesnya tidak ada bidan," ujarnya.

Adapun desa-desa yang Poskesdenya belum memiliki bidan adalah sebagai berikut:

1. Kepau Baru dusun 3,

2. Lukun

3. Sialang Pasung

4. Tanjung Kedabu 

5. Sonde

6. Tanjung Gemuk

7. Dwi Tunggal

8. Penyagun

9. Tanjung Kulim

10. Dedap

11. Mekar Delima

12. Selat Akar

13. Batang Meranti

14. Teluk Ketapang

15. Kuala Merbau

16. Teluk Samak

17. Tanah Merah

18. Tenggayun Raya

Berita ini bersumber dari Tribun Pekanbaru.
Share:

Senin, 25 September 2017

Para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, di UU ASN mengatur batasan maksimal usia 35 tahun untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

Padahal, banyak PTT atau sukarelawan berusia lebih dari 35 tahun yang mengabdi bertahun-tahun di lingkup Pemkab Tulungagung, Jatim.

Ketua DPD Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN ASN) Tulungagung Yenri Sufianto mengatakan, beberapa kali telah menyampaikan aspirasi terkait ketentuan di UU ASN yang dianggap merugikan mereka.

Maka dari itu, mereka Bupati Tulungagung ikut mendorong dilakukannya revisi pasal yang mengatur batas usia menjadi CPNS tersebut.

“Ya, dukungan dari kepala daerah memang sangat penting untuk mendukung revisi tersebut demi keadilan. Itu karena banyak PTT di sini yang berusia lebih dari 35 tahun dan telah mengabdi lama,” katanya.

Dikatakan, PTT selama ini juga bekerja, sama seperti pegawai PNS lain. Namun, mereka hanya mendapatkan upah sedikit.

“Selanjutnya ini kami tetap akan terus mengawalnya. Bahkan, kami berencana menyiapkan strategi dan jika memungkinkan juga ada giat lagi ke pusat. Itu untuk memperjuangkan revisi UU ASN tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku telah memberikan sikap dukungan untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Revisi UU ASN dianggap menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan para PTT, mulai dari guru, perawat, bidan, dan lainnya.

Apalagi ditambah kondisi saat ini, banyak pegawai PNS yang pensiun sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. “Banyak poin yang direvisi. Salah poinnya, yakni usulan revisi untuk tidak ada batasan umur dalam pengangkatan PNS,” katanya

Dengan merevisi tidak adanya batasan usia, diharapkan mereka bisa mendapatkan peluang diangkat menjadi CPNS.

“Seperti kasus perekrutan bidan yang langsung dari pusat, kemarin. Banyak di antara mereka (bidan asal Tulungagung) yang tidak lolos, karena batasan usia,” katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share: